jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sosial (PKS) memiliki komitmen kuat dalam menegakkan konstitusi terutama yang menyangkut ketidakadilan bagi para pekerja.
Untuk itu, Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar diskusi panel (talkshow) untuk menggali lebih dalam format ideal hubungan industri yang berkeadilan di Indonesia.
BACA JUGA: Selamat, Menaker Ida Raih Penghargaan Pioner Transformasi & Kemitraan Ketenagakerjaan
Kegiatan bertema Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan ini berlangsung di Kantor Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, pada Selasa (13/8)2024) dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang berperan dalam dunia ketenagakerjaan dan industri.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
BACA JUGA: Wamenaker Imbau Stakeholder Ketenagakerjaan Harus Berinovasi, Ini Tujuannya
Dalam sambutannya, Indra menuturkan acara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam format ideal hubungan industri yang berkeadilan di Indonesia, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
Ia juga menegaskan komitmen PKS itu ditunjukkan melalu penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak adil bagi para pekerja.
BACA JUGA: 34 Ribu Nelayan di Kepri Dapat Perlindungan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di garis terdepan dalam menolak RUU tersebut. Bahkan, setelah disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mencabut UU Cipta Kerja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Indra MH menjelaskan bahwa PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan di Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
"PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, karena negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya," ujarnya.
Diskusi dalam talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan dalam hubungan industri yang dirasakan oleh banyak pekerja di Indonesia.
Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang bisa memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, menambahkan bahwa serikat pekerja terus berjuang untuk memastikan bahwa suara pekerja didengar dan hak-hak mereka dihormati.
"Kita harus menciptakan kondisi di mana pekerja tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan ekonomi bangsa," tegas Jumhur.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan sosial.
Menurutnya, ekonomi yang kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang sehat, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Dalam sesi penutup, Indra MH berharap acara talkshow ini menjadi ajang penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama terkait masalah hubungan industrial di Indonesia.
"Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan hubungan industri yang lebih adil dan seimbang di masa depan," pungkas Indra.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean