jpnn.com, KINABALU - Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Rizal Edwin mewakili Menko Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Indonesia pada pertemuan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) BIMP-EAGA ke-27.
Agenda tersebut merupakan pertemuan puncak sekaligus penutup rangkaian pertemuan yang telah diselenggarakan sejak Minggu (13/10).
BACA JUGA: Indonesia Dorong 4 Strategi Penguatan Kerja Sama Antar-Kepala Daerah BIMP-EAGA
Dalam kesempatan itu, para Menteri BIMP-EAGA menyampaikan arahan strategis dan langkah yang perlu dilakukan di tengah turbulensi geopolitik dan geo-ekonomi regional dan global.
BACA JUGA: BIMP-EAGA Berpotensi jadi Nexus Perdagangan di Indo-Pasifik
Ketua Delegasi Indonesia Rizal Edwin mengawali pertemuan tersebut mengingatkan pentingnya keterhubungan holistik subkawasan, baik secara fisik, digital maupun energi.
Konvergensi Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) dan pengembangan infrastuktur pendukung di perbatasan perlu menjadi prioritas dan dipercepat implementasinya.
BACA JUGA: BIMP-EAGA Bersinergi Memajukan Ekonomi di Kawasan Perbatasan
“Studi koridor ekonomi BIMP-EAGA juga perlu dimanfaatkan sebagai referensi kebijakan dalam membangun subkawasan,” jelas Edwin dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).
Indonesia menyampaikan empat faktor untuk mengejar visi BIMP-EAGA 2025.
Pertama, penyelarasan visi ASEAN dan BIMP-EAGA pasca-2025.
Kedua, penguatan mekanisme kelembagaan melalui legalisasi sekretariat bersama untuk memfasilitasi kerja sama.
Ketiga, pemanfaatan peluang di sektor ekonomi digital, ekonomi hijau dan biru, serta ekonomi sirkular serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Terakhir, penguatan kerja sama antar fora kerja sama subregional lainnya seperti IMT-GT dan GMS untuk saling bertukar informasi serta berkolaborasi dalam mengidentifikasi peluang kerja sama.
Ketua Delegasi Indonesia juga memberi arahan kepada para kepala daerah untuk memperkuat dan memanfaatkan Forum Kepala Daerah BIMP-EAGA (Chief Ministers, Governors, and Local Governments Forum).
Tujuannya agar menjadi forum yang dapat membangun dan memperluas jaringan untuk bekerja sama, menjadi forum diskusi dan praktik terbaik pada topik-topik yang menjadi perhatian bersama, seperti pengendalian inflasi, digitalisasi, dan pemberdayaan UMKM, dan harus menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur.
“Kita juga dapat belajar dari forum kepala daerah lainnya, seperti Forum CMGF di IMT-GT yang telah lama berjalan sebagai referensi dalam meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Pertemuan dipimpin Minister of Economy Malaysia Rafizi Ramli, dan dihadiri Acting Director General, Department of Economic Planning and Statistics - Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam Hairol Hamid, dan Regional Director - Department of Trade and Industry Filipina Romeo Castañaga.
Selain itu, juga dihadiri Director of Sectoral Development Directorate - Sekretariat ASEAN Kanchana Wanichorn, dan Director General of Southeast Asia Department Asian Development Bank (ADB) Winfried Wicklein.
Turut hadir mendampingi Ketua Delegasi Indonesia antara lain Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Rafail Walangitan, Konsulat RI Tawau Aris Heru Utomo, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian Netty Muharni.
Hadir juga Direktur Pembinaan Program Ketenagalistikan Kementerian ESDM Wanhar, Direktur Hubungan Antarlembaga Kemenparekraf Yulia, dan Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud Anang Ristanto. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi