BANDARLAMPUNG - Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera dan Rakor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Hotel Novotel, Bandarlampung, menghasilkan kesepakatan penting.
Para kepala daerah sepakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercepat pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur Sumatera.
Secara teknis, ada 8 poin kesepakatan penting (lihat tabel) yang berhasil dituangkan dalam rakor yang berlangsung maraton, Rabu (20/3). Diantaranya, mencakup groundbreaking Jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol hingga pengembangan jalur kereta api sumatera.
Kedelapan poin kesepakatan itu ditandatangani tuan rumah Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsah, Gubernur Kepri HM Sani, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Wakil Gubenrur Riau HR. Mambang MIT dan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Hal mendasar yang memunculkan 8 poin kesepakatan itu yakni, jumlah penduduk sumatera 2012 yang sebesar 52,17 juta jiwa atau 21,7 persen dari jumlah penuduk Indonesia dengan wilayah daratan seluas 25,2 persen dari luas daratan Indonesia.
Lalu, perekonomian Sumatera merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 23,77 persen dalam bentuk produk domestic bruto (PDB) Indonesia tahun 2012. Terakhir, kondisi faktual sarana infrastruktur pendukung pembangunan di Sumatera juga jadi pertimbangan.
Delapan poin kesepakatan ini menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan langsung disampaikan ke Presiden SBY. ’’Ya tadi (kemarin) ada hasil yang sudah di tanda tangani dan tentu akan segera kita serahkan ke Bapak Presiden tentang apa-apa yang jadi tuntutan,’’ tuturnya usai memimpin rakor MP3EI didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Menteri asal Lampung ini menjelaskan, posisi pembangunan infrastruktur seperti JSS adalah sangat strategis. ’’JSS agar jadi legacy, mudah-mudahan sebelum 2014 sudah di groundbreaking. Lalu, jalan highway high grade Sumatera mulai Lampung sampai Aceh. Lalu juga rel kereta api,’’ urainya.
Ia juga menuturkan, Badan usha Milik Negara (BUMN) akan lebih dilibatkan untuk memercepat usaha pembangunan infrastruktur Sumatera. Salah satunya dengan menggandeng PT. Hutama Karya untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. ’’Jadi jalan tol Lampung sudah ditugaskan ke BUMN,’’ katanya.
Sehingga, kata Zulkifli lagi, jika nantinya ada kawasan hutan atau kawasan perkebunan negara yang perlu dibebaskan lahannya tingkat kesulitan menjadi semakin lebih kecil. ’’Karena yang melaksanakan nanti adalah BUMN. Jadi pindah kantong kiri ke kanan,’’ tuturnya.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan, pihaknya berahrap pemerintah pusa tmemeprhatikan usulan yang dilaontarkan para gubernur se Sumatera itu.
Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Muzakir Manaf saat diminta pendapatnya mengenai JSS mengapresiasi terwujudnya JSS. Ia menyatakan, JSS mempunyai peran penting menghubungkan transportasi antar dua pulau.
Diketahui, pemerintah pusat membagi wilayah Indonesia dengan enam koridor ekonomi. Pertama, koridor ekonomi Sumatera. Kedua, koridor ekonomi Jawa. Ketiga, koridor ekonomi Kalimantan. Keempat, koridor ekonomi Sulawesi–Maluku Utara. Kelima, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Keenam, koridor ekonomi Papua–Maluku.
Pada koridor Sumatera mengambil tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Kemudian koridor Jawa yang merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional.
Selanjutnya koridor Bali–Nusa Tenggara yang merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi–Maluku Utara yang merupakan pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Terakhir, koridor Papua–Maluku yang merupakan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera. (wdi/ary)
Para kepala daerah sepakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempercepat pekerjaan rumah (PR) pembangunan infrastruktur Sumatera.
Secara teknis, ada 8 poin kesepakatan penting (lihat tabel) yang berhasil dituangkan dalam rakor yang berlangsung maraton, Rabu (20/3). Diantaranya, mencakup groundbreaking Jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol hingga pengembangan jalur kereta api sumatera.
Kedelapan poin kesepakatan itu ditandatangani tuan rumah Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsah, Gubernur Kepri HM Sani, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Wakil Gubenrur Riau HR. Mambang MIT dan yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Hal mendasar yang memunculkan 8 poin kesepakatan itu yakni, jumlah penduduk sumatera 2012 yang sebesar 52,17 juta jiwa atau 21,7 persen dari jumlah penuduk Indonesia dengan wilayah daratan seluas 25,2 persen dari luas daratan Indonesia.
Lalu, perekonomian Sumatera merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan kontribusi sebesar 23,77 persen dalam bentuk produk domestic bruto (PDB) Indonesia tahun 2012. Terakhir, kondisi faktual sarana infrastruktur pendukung pembangunan di Sumatera juga jadi pertimbangan.
Delapan poin kesepakatan ini menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan langsung disampaikan ke Presiden SBY. ’’Ya tadi (kemarin) ada hasil yang sudah di tanda tangani dan tentu akan segera kita serahkan ke Bapak Presiden tentang apa-apa yang jadi tuntutan,’’ tuturnya usai memimpin rakor MP3EI didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Menteri asal Lampung ini menjelaskan, posisi pembangunan infrastruktur seperti JSS adalah sangat strategis. ’’JSS agar jadi legacy, mudah-mudahan sebelum 2014 sudah di groundbreaking. Lalu, jalan highway high grade Sumatera mulai Lampung sampai Aceh. Lalu juga rel kereta api,’’ urainya.
Ia juga menuturkan, Badan usha Milik Negara (BUMN) akan lebih dilibatkan untuk memercepat usaha pembangunan infrastruktur Sumatera. Salah satunya dengan menggandeng PT. Hutama Karya untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. ’’Jadi jalan tol Lampung sudah ditugaskan ke BUMN,’’ katanya.
Sehingga, kata Zulkifli lagi, jika nantinya ada kawasan hutan atau kawasan perkebunan negara yang perlu dibebaskan lahannya tingkat kesulitan menjadi semakin lebih kecil. ’’Karena yang melaksanakan nanti adalah BUMN. Jadi pindah kantong kiri ke kanan,’’ tuturnya.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan, pihaknya berahrap pemerintah pusa tmemeprhatikan usulan yang dilaontarkan para gubernur se Sumatera itu.
Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Muzakir Manaf saat diminta pendapatnya mengenai JSS mengapresiasi terwujudnya JSS. Ia menyatakan, JSS mempunyai peran penting menghubungkan transportasi antar dua pulau.
Diketahui, pemerintah pusat membagi wilayah Indonesia dengan enam koridor ekonomi. Pertama, koridor ekonomi Sumatera. Kedua, koridor ekonomi Jawa. Ketiga, koridor ekonomi Kalimantan. Keempat, koridor ekonomi Sulawesi–Maluku Utara. Kelima, koridor ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Keenam, koridor ekonomi Papua–Maluku.
Pada koridor Sumatera mengambil tema sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Kemudian koridor Jawa yang merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional.
Selanjutnya koridor Bali–Nusa Tenggara yang merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Sulawesi–Maluku Utara yang merupakan pusat produksi serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional. Terakhir, koridor Papua–Maluku yang merupakan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera. (wdi/ary)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Tolak Pemekaran Papua jadi 8 Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi