jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengatakan ikhtiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk menutup kelemahan sistem presidensial multi-partai di Indonesia agar menjadi lebih sederhana.
"KMP ini ikhtiar dan tesisnya untuk membangun koalisi permanen sebagai sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi-partai yang kita miliki. Sebab, umumnya di dunia hanya ada dua atau tiga partai. Jadi kalau partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyat memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana," kata Fahri Hamzah, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/10).
BACA JUGA: Artha Meris Bujuk Deviardi demi Rekomendasi dari Rudi Rubiandini
Ikhtiar dan tesis itu lanjutnya, sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan dan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres dengan harapan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif, serta tidak ingin terjadi kegagalan dalam sistem presidensial multi-partai yang sering terjadi di negara-negara Amerika Latin.
Buat KMP, saat ide ini digulirkan menurut Fahri, belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan.
BACA JUGA: ‎Bungkam Soal Setya Novanto, Nazar Malah ‘Serang’ Ibas dan Alex
"Kalau sekarang kami kalah di eksekutif dan menang di legislatif, akan ada check and balance seperti yang terjadi di AS saat ini, dimana Demokrat menguasai eksekutif dan Republik di legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu di luar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif," kata Fahri yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.
Terjadinya pengelompokan dalam dua koalisi besar, lanjut Fahri, maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentu sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi-partai.
BACA JUGA: Bungkam Soal Novanto, Nazaruddin Terus Berkoar soal Ibas
"AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi-partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk commond ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Radjasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini," ungkap dia.
Dia tegaskan, KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP kata Fahri, berpikir bahwa untuk mencari model sistem politik Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar.
"Misalnya, diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia," tandasnya.
Di dalam diskusi, menurut Fahri, semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara seperti yang terjadi di koalisi Setgab. Kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga.
"Di Setgab tidak ada diskusi. Makanya sekitar 70 persen agenda Setgab tidak jalan. Ini jangan terulang di KMP, makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi KMP yang seharusnya diapresiasi," pungkasnya. (fas/pnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamenhan Tepis Kabar Xanana Inginkan Timor Leste Gabung Indonesia Lagi
Redaktur : Tim Redaksi