jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengapresiasi kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjadi presiden.
Didik mengatakan, SBY telah mencurahkan ide dan pemikirannya untuk bangsa ini sehingga hasil-hasilnya dapat dirasakan rakyat.
BACA JUGA: Bagi PKS, Hadiri Pelantikan Jokowi Merupakan Kewajiban
"Sepuluh tahun pemerintahan SBY dengan segala keberhasilannya menjadikan tonggak sejarah yang baik, dan akan dikenang oleh anak-anak bangsa " kata Didik, Sabtu (18/10).
Menurut Didik, keberhasilan dan capaian SBY terjadi di berbagai bidang. Seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, HAM, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan, politik, bidang ekonomi.
BACA JUGA: JK : Lebih Tegang Waktu Nikah
Selain itu, Didik pun menyatakan, pada 2014 ini angka Produk Domestik Bruto mencapai Rp 9,084 triliun. Sementara cadangan devisa mencapai 124,6 miliar dolar AS.
Keberhasilan tersebut, seiring dengan capaian rasio utang luar negeri yang terus menurun 70 persen lebih, dari 27,8 persen menjadi 7,8 persen. Bahkan APBN terus meningkat empat kali lipat.
BACA JUGA: Relawan Jokowi: Ini Bukan Sekadar Perayaan
Pendapatan per kapita selama 10 tahun terakhir meroket tajam menjadi 3.049,1 dolar AS. Di antara negara-negara G20, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Tiongkok.
"Dari segi penanggulangan kemiskinan, sebanyak 5,23 persen penduduk Indonesia keluar dari kemiskinan, sehingga sekarang angka kemiskinan berada pada angka 11,47 persen," katanya.
Perlindungan sosial terhadap warga miskin seperti Raskin dan BLSM juga sukses dilaksanakan pemerintahan SBY.
Kemudian, 3,6 persen penduduk Indonesia sudah keluar dari pengangguran, dan sekarang berkisar di angka 6,3 persen. Ekspor naik hampir tiga kali lipat. "Peningkatan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen," kata Didik.
Menurut Didik pula, demokrasi di Indonesia di pemerintahan SBY mengalami peningkatan yang baik.
Seperti dimulainya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, kebebasan pers, penegakan hukum. Masyarakat sipil yang semakin mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam perubahan arah bangsa ini menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Bahkan, SBY menentang keputusan DPR yang menggolkan RUU pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi UU. Presiden SBY menentang regulasi itu karena mengganggapnya sebagai kemunduran demokrasi.
"Khususnya setelah perjuangan yang melelahkan (saat reformasi) untuk mendorong pemilihan langsung," kata dia.
Menurutnya, dengan pemilihan langsung akan mendekatkan antara pemilih dan perwakilan mereka. Nah, untuk mempertahankan demokrasi yang sudah baik, SBY mengambil sejumlah langkah dengan mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
"Jadi patut kita banggakan, SBY sebagai presiden yang berlatar militer ini ternyata lebih sipil dibanding orang sipil, dan lebih demokratis dibanding tokoh lainnya. SBY menjaga betul proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia selama 10 tahun ini," katanya.
Karenanya, kata Didik, Fraksi PD sangat mengapresiasi capaian dan keberhasilan SBY itu. Didik berharap pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Jokowi harus dapat meningkatkan program keberhasilan yang sebelumnya dijalankan Presiden SBY.
"Tentunya dalam perjalanan pemerintahan SBY ada kelemahan dan kekurangan, namun lagi-lagi SBY terus berkerja untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa," ungkap Didik. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Sumbangkan Ribuan Buku ke Sekolah di Cianjur Selatan
Redaktur : Tim Redaksi