jpnn.com - JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan baru saja merampungkan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Dalam proses itu, Kepala Lemdikpol yang kini berstatus tersangka di KPK itu punya dua program prioritas kalau nanti menjadi kapolri.
Pertama, Komjen Budi ingin melakukan pemberantasan kejahatan dan terjadinya kemacetan lalu lintas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, dari data Polri, penyelesaian kasus rata-rata tahun 2014 sebesar 54,56 persen.
BACA JUGA: Ketua MPR dan DPR Sambangi Istana Negara
"Untuk kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, perjudian dan premanisme sebesar 50 persen, terhadap kejahatan transnasional seprti narkoba, human traficking dan terorisme 89 persen," katanya di ruang komisi III DPR, Rabu (14/1).
Selain itu, Polri juga berhasil menyelesaikan berbagai kasus kejahatan terhadap kekayaan negara seperti ilegal fishing dan ilegal mining sebesar 56 persen. Dan kejahatan yang berimplikasi kotijensi seperti kejahatan sosial itu 50 persen.
BACA JUGA: Komjen Budi Akui Hubungan TNI-Polri Kurang Harmonis
"Untuk meningkatkan rasa aman, Polri targetkan capaian penanganan kasus sebesar 60 persen pada periode 2015-2017. Polri prioritaskan kejahatan jalanan, premanisme, perjudian dan narkoba," tegasnya.
Hal itu menurutnya bisa diwujudkan dengan menggalang partisipasi warga guna mengamankan wilayah. Meningkatkan kekuatan personel Polri berseragam dari fungsi sabhara, obvit, lalin, brimob dan staf untuk menangani gangguan kamtibmas. Kemudian menindak tegas pelaku kejahatan narkoba, kejahatan jalanan dan perjudian dan mempercepat kasus tindak pidana.
BACA JUGA: Tenggelamkan Kapal Asing, Susi Pudjiastuti dapat Surat Kaleng
Prioritas kedua, memperkuat polsek sebagai basis harkamtibmas untuk mendukung pembangunan wilayah desa yang jumlahnyua mencapai 79.500 desa, dengan populasi sebesar 52 persen dari seluruh penduduk Indoensia.
Budi menyebutkan tingkat kemiskinan desa dua kali lipat kemiskinan kota. Bahkan arus urbanisasi tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah menganggarkan alokasi dana desa sebesar Rp1,4 miliar per desa.
"Penambahan anggaran tersebut tentu akan meningkatkan aktivitas warga desa sehingga meningkatkan potensi kerawanan. Sementara saat ini Polri baru mampu menempatkan babimkamtibmas sebesar 42 persen dari jumlah desa," tandas Budi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Komentar Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi