jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah disahkan pada 21 April 2020 lalu. Dalam Perpres itu diatur besaran pendapatan hingga fasilitas untuk Dewas KPK.
Untuk gaji dan tunjangan, Ketua Dewas KPK setiap bulannya menerima Rp 104.620.000. Sedangkan, anggota Dewas KPK menerima Rp 97.796.250.
BACA JUGA: Update Corona 7 Mei: Mulai Muncul Tren Penurunan Kasus Baru Pasien Positif Covid-19
Total gaji Ketua Dewas KPK itu meliputi, gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000. Total gaji yang diterima Tumpak Panggebaan sebagai Ketua Dewas KPK yakni Rp 12.936.000.
Selain gaji, Tumpak juga berhak menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500. Total yang diterima Tumpak Rp 104.620.000 per bulan.
BACA JUGA: Update Corona 7 Mei: Temuan Pasien Sembuh Menurun, Kasus Meninggal Meningkat
Sedangkan anggota Dewas KPK akan menerima gaji sebesar Rp 12.434.000. Adapun rinciannya yaitu, gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, dan tunjangan kehormatan Rp 2.314.000.
Kemudian tunjangan perumahan Rp 34.900.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, hingga tunjangan hari tua Rp 6.807.250. Sehingga, total yang diterima anggota Dewas KPK sekitar Rp 97 juta.
BACA JUGA: Hari Pertama PSBB, Tujuh Warga Kota Sukabumi Positif Covid-19
Tunjangan perumahan dan transportasi akan diberikan secara tunai kepada Dewas KPK. Namun, untuk tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPK.
Selain mendapat gaji dan tunjangan, dewan pengawas lembaga antirasuah juga akan diberikan pengamanan. Ketetapan tersebut tertuang dalam Pasal 12 yang berbunyi, "Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan Jaminan Keamanan dan Bantuan Hukum."
Dalam Pasal 13 disebutkan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh Jaminan Keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam ayat 2 disebut, jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
Dalam Pasal 13 Ayat 3 disebutkan jika jaminan keamanan diberikan dalam bentuk, dan tindakan pengawalan termasuk terhadap suami atau istri dan anak dan atau perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya.
Sementara pada Ayat 4 dirincikan jaminan keamanan sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik lndonesia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga