jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian tak mempersoalkan waktu 14 yang diatur dalam Undang-Undang untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Pol. Anang Iskandar mengatakan, penyidik akan tetap bisa menuntaskan suatu kasus pidana pemilu meski waktunya hanya 14 hari.
BACA JUGA: Prasetio Edi Merasa Belum Pantas Pimpin DKI
Dia pun menegaskan, penuntasan kasus itu tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Tetap bisa, sesuai aturan. Jurusnya sudah diatur di Undang-Undang,” kata Anang, Selasa (22/9).
BACA JUGA: Surya Paloh Sindir Kinerja Buruk Pemerintahan Sebelum Jokowi
Menurut Anang, kalau punya komitmen dan niat maka waktu bukan halangan. Yang jelas, kata dia, setiap kegiatan harus mengacu pada peraturan.
Ia menambahkan, polisi harus bergerak cepat sesuai dengan aturan. “Polisi harus sesuai aturan saja. Aturan sudah ada, tinggal dilaksanakan saja secepat-cepatnya,” kata Anang.
BACA JUGA: Ini Permintaan Jokowi ke Kader NasDem
Untuk diketahui, Pasal 261 hingga 263 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur soal limitasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu.
Disebutkan, penyidikan tindak pidana pemilu hanya diberi waktu selama 14 hari saja. Sementara penuntutan hanya diberi waktu hanya empat hari saja.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mega, Muhaimin dan Elite Oposisi Absen di Opening Rakernas NasDem
Redaktur : Tim Redaksi