jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Jokowi dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves membahas lima poin penting terkait perekonomian Indonesia ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, usai pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (25/6), mengatakan, poin pertama harus ada penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan baik dasar maupun vokasi.
BACA JUGA: Jokowi Dengarkan Saran Bank Dunia soal Pembangunan Ekonomi
"Kedua adalah membangun infrastruktur. Karena ternyata infrastruktur kita secara nilai infrastruktur per kapita jauh tertinggal dibanding negara-negara yang tergolong emerging market," ungkap Bambang.
BACA JUGA: Bicara Manfaat KIP, Jokowi Kutip Evaluasi Bank Dunia 2018
BACA JUGA: Berkicau soal Giant, Carrefour dan KS, Rizal Ramli Malah Disebut Pantas Dipecat jadi Menteri
Dalam pandangan Bank Dunia, lanjut Bambang, Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi maupun listrik.
Saran penting ketiga dari Bank Dunia adalah untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam (SDA). Artinya, SDA harus bisa dimanfaatkan, tapi saat yang sama juga harus bisa menjaga kesinambungannya.
BACA JUGA: Jokowi Tawarkan Rekonsiliasi, Prabowo Masih Minta Saran Kanan Kiri
Poin keempat, dari segi perpajakan Bank Dunia menyarankan agar pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi dari segi pengeluaran bisa melakukan budget spending atau pengeluaran anggaran yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
BACA JUGA: Bank Dunia Bantu KLHK Untuk Menata Hutan Kalimantan Timur
Kelima terkait investasi. Bank Dunia menilali Indonesia perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor, dan yang bisa mendorong negara ini masuk ke dalam rantai perdagangan global.
"Indonesia harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment. Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam misalkan, untuk negara sesama Asia Tenggara," tandasnya.
Masukan-masukan Bank Dunia tersebut nantinya akan ditampung pemerintaha dan dimasukkan oleh Bappenas ke dalam RPJM 2020 - 2024.
BACA JUGA: Bank Dunia Dukung Program Pengurangan Emisi di Kalimantan Timur
Sementara itu, Chaves menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu pihaknya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir. Namun dia dia membantah saat ditanya soal penawaran pinjaman baru.
"No, kami hanya mengulas pinjaman-pinjaman yang sudah diberikan selama satu tahun terakhir. Perbincangan yang kami miliki sangat informal. Kami masih perlu menunggu dan melihat dalam waktu ke depan untuk memastikan sejumlah hal," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Bakal Temui Belasan Ribu Relawan di Senayan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam