jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti untuk membentuk kedeputian bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika nantinya duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu membubarkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Alasannya, tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan masih sangat memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Penanganan di perbatasan harus jadi prioritas, rakyat mesti sejahtera. Masa gula di sana lebih mahal dari pada di sini. Karena itu perlu didorong peningkatan fasilitas. Jadi biarlah masuk Bappenas (kalau BNPP dibubarkan,red). Itu saran saya pada Pak Jokowi,” katanya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9).
BACA JUGA: DPR Minta Kesejahteraan Prajurit Diperhatikan
Selain mengusulkan pembentukan deputi khusus di Bappenas, Gamawan juga menyarankan agar pemerintahan baru nanti memusatkan urusan batas wilayah dengan negara lain ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kemendagri. Artinya untuk batas wilayah laut, menjadi kewenangan Kemenlu, sementara urusan perbatasan di darat diserahkan ke Kemendagri.
“Jadi intinya kalau memang BNPP mau dibubarkan, geser kewenangannya. Urusan kesejahteraan masyarakat di Bappenas, untuk batas negara di pemerintahan umum Kemendagri dan Kemenlu,” katanya.
BACA JUGA: Kader PDIP di Kabinet Jokowi Harus Kantongi Restu Megawati
Sebelumnya, beredar informasi pemerintahan Jokowi-JK akan merampingkan lembaga negara. Salah satunya dengan melebur BNPP ke dalam lembaga negara lainnya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: KY Diminta Lebih Cermati Vonis buat Anas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentrok Brimob Vs TNI, Pemukul Polisi Belum Teridentifikasi
Redaktur : Tim Redaksi