jpnn.com - JPNN.com - Pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga ibukota. Salah satunya, penyediaan perumahan.
Sebab, rumah merupakan komponen esensial dalam membentuk keluarga sehat, sejahtera, dan berkarakter.
BACA JUGA: Beban Masyarakat Bertambah, Bang Sandi Siap Meringankan
"Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya," ujar Anies dalam diskusi bertajuk "Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian" di Jakarta, Jumat (6/1).
Eks rektor Universitas Paramadina kemudian menceritakan saat melintasi kawasan Cakung, Jakarta Timur, dimana banyak warga korban penggusuran yang tinggal di bawah kolong jalan tol. Mereka digusur tanpa surat perintah, pemberitahuan, dan melanggar prosedur.
BACA JUGA: Sandi Yakin Bangun Old Trafford di Lahan Taman BMW
Anies mengakui, mereka masih bisa bertahan hidup. Namun, komponen kebahagiaanya mengalami penurunan luar biasa.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Anies-Sandi, sedikitnya 1,3 juta rumah tangga belum memiliki tempat tinggal. Dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia.
BACA JUGA: Kubu Ahok: Mereka Harus Membayangkan Sesuatu...
Kondisi tersebut dipicu kenaikan harga lahan di ibukota yang sangat tinggi, mencapai 16 persen per tahun. Sedangkan upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen. Hal itu juga memicu kelas menengah bawah tinggal di pinggiran Jakarta.
"Kita menyaksikan di sini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta, namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri," ungkapnya.
Mantan ketua Komite Etik KPK ini menambahkan, dirinya juga ingin menekan biaya transportasi warga yang 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah menjadi maksimum 15 persen.
Caranya, melakukan re-routing angkutan umum, agar ada akses ke seluruh pemukiman seluruh warga. Kemudian, menambah rute-rute baru.
Anies menambahkan, isu besar pemukiman di Jakarta ada pada dua hal, penataan dan penyediaan. Adapun solusi penataan yang ditawarkan paslon nomor urut 3 itu dengan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) sesuai karakter permukiman, baik modern maupun kampung.
Misalnya, kata dia mencontohkan, mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar serta merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.
Inisiator Indonesia Mengajar ini mengungkapkan, penataan harus dilakukan seluruh komponen. Sehingga, warga yang wilayahnya akan ditata ulang, turut menyumbangkan aspirasinya melalui musyawarah dan dibantu ikatan profesi, baik IAI maupun IAP, agar mendapatkan pola penataan yang spesifik.
"Jadi, setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya, keterlibatan banyak pihak," ucapnya.
Dalam realisasinya nanti, program tersebut juga bakal menghapus uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.
Caranya, Bank DKI selaku perusahaan plat merah milik pemprov diminta mengganti syarat pembayaran DP sebesar 30 persen dari harga rumah dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen.
Skema lain, sewa jangka panjang, agar ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang. Setidaknya selama satu generasi atau 25 tahun.
Anies pun berencana merevisi Perda DKI No. 1/2014 terkait investasi rumah susun (rusun). Alasannya, pemerintah perlu terlibat dalam investasi rusun, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) ini pun telah memiliki strategi dalam menyiasati tingginya harga tanah di Jakarta. Yakni, BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual-beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan hunian MBR.
Pada kesempatan sama, pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, mengatakan, butuh peran seluruh pihak untuk mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta.
"Salah satu solusinya adalah bank tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga," katanya.
Namun, Jehansyah mengingatkan, kebijakan tersebut juga butuh keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), karena memiliki Badan Perencana Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk merealisasikan lembaga Bank Tanah tersebut.
Dalam diskusi ini, turut dihadiri pencetus MHT Plus dan Kampung Deret Koesnindar dan Wakil Ketua IAP DKI Adhamaski Pangeran. (dka/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandi Bagi-Bagikan Kue ke Warga Suka Mulya
Redaktur : Tim Redaksi