jpnn.com, CIANJUR - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri memastikan pada 2019 pemerintah akan mengucurkan dana Rp1 triliun untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di 1000 pesantren.
Hanif menjamin setiap pesantren akan diberikan Rp1 miliar untuk membangun dan mengembangkan BLK komunitas.
BACA JUGA: CPNS 2018, Kementerian Ketenagakerjaan Buka 241 Formasi
Hal itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
"Bapak Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk membangun BLK komunitas di 1000 pesantren. Pembangunan BLK komunitas ini merupakan bagian dari program pengembangan SDM yang akan mulai digenjot pada 2019," kata Menaker Hanif saat memberikan sambutan pada acara Reuni Akbar ke-11 Pesantren Miftahul Huda Al Musri di Desa Ciendog, Cianjur, Jabar.
BACA JUGA: Hongkong Dilanda Badai Topan, Ini Pesan Menaker Hanif kepada
Menaker Hanif menambahkan, nantinya setiap pesantren bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK komunitas.
Syaratnya, ada lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung BLK.
BACA JUGA: 12 Tahun Berkiprah, BNP2TKI Akan Menjadi Lembaga Baru
“Nantinya akan kita survey terutama lokasinya. Karena BLK ini membutuhkan lahan yang cukup besar,” ungkap Menaker Hanif.
Hanif berharap BLK komunitas mampu membantu pemerintah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat.
"Kita ingin keberadaan BLK komunitas di pesantren mengatasi kesenjangan antara kebutuhan di pasar kerja dan kompetensi alumni pesantren sehingga di masa depan semakin kuat dan berperan mengatasi kemiskinan," ujar Menaker Hanif.
Selain membahas BLK komunitas, Menaker Hanif juga meminta kepada santri untuk berpolitik. Pasalnya, ada pandangan sementara orang yang mengatakan politik itu kotor.
"Saya ingin sampaikan bahwa politik itu hal yang mulia, politik hal yang sangat baik. Rasul berpolitik, sahabat berpolitik, tabiin berpolitik, tabiin tabiin berpolitik, kiai kiai kita berpolitik," ucap Menaker Hanif.
Jadi, lanjut Menaker, jika ada kiai berpolitik itu karena memang pendahulunys berpolitik.
"Masa kalau masyarakat ikut pemilihan kepala daerah mencoblos pemimpin menuruti kiainya dianggap tidak rasional," kata Menaker.
"Ada kelahiran datang ke kiai, ada kematian ke kiai, anak sakit ke kiai, anak lulus sekolah mau syukuran ke kiai, dan anak mau nikah ke kiai. Masa giliran politik tidak boleh ke kiai. Enak saja!" ucap Menaker Hanif.
Mengutip pernyataan Al-Ghazali, politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia menuju jalan yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat.
"Jadi itu arti politik yang sesungguhnya. Bila ada yang kotor, ada yang rusak pasti bukan politiknya tapi orangnya. Jangan sampai ada santri anti politik," ungkap Menaker Hanif.
Menaker Hanif menambahkan, definisi politik Al-Ghazali berbeda dengan politik ala barat. Di barat, politik dipisahkan dengan agama. Politik disebut urusan publik, agama disebut urusan pribadi. Itu namanya sekuler.
"Menurut Al-Ghazali, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Itu lah dasar utama umat islam, para santri juga harus terlibat dalam politik," ujar Menaker Hanif.
Dia mengatakan, politik itu sangat penting karena tujuan utama berpolitik untuk membentengi akidah.
Akidah perlu dibentengi oleh politik karena kalau tidak kekuasaan bisa menggerus akidah.
"Akidah juga sangat diperlukan oleh politik karena politik kalau tidak didasari oleh akidah maka politiknya tidak maslahat, manfaat, dan berkah. Itulah kenapa politik dan agama tidak bisa dipisah-pisahkan," tegasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi Era Perubahan, Menaker Dorong Mahasiswa Miliki Jiwa
Redaktur & Reporter : Natalia