jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jendera Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Pol dan PUM Kemendagri) Soedarmo menilai, langkah Pemerintah DKI Jakarta menertibkan Kampung Pulo, Jakarta Timur, bukanlah tindakan sewenang-wenang.
Pasalnya, bukan saja karena masyarakat Kampung Pulo selama ini tinggal di tanah milik negara. Namun juga karena selama ini telah cukup banyak kegiatan positif yang dilakukan Pemda DKI sebelum melakukan penggusuran. Termasuk menyiapkan Rusunawa.
BACA JUGA: Oknum Satpol PP Dikabarkan Hajar Warga, Ini Kata Ahok
“Jadi artinya pemerintah tidak sewenang-wenang. Sebelum rusun selesai kan tidak dilakukan penggusuran. Setelah rusun selesai baru dikomunikasikan. Mereka semua sudah dikasih tempat tinggal, tapi kan enggak mungkin pemerintah memberi ganti rugi,” ujar Soedarmo di sela-sela Nusantara Expo 2015 yang digelar di TMII, Jumat (21/8).
Soedarmo menilai, kalau Pemprov DKI memberi ganti rugi pada masyarakat, justru akan menyalahi aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Ahok Jamin Normalisasi Kali Ciliwung Atasi Banjir di Kampung Pulo
Meski begitu penggusuran menurut Soedarmo, perlu dkomunikasikan secara intens. Selain itu juga perlu dilaksanakan secara persuasif, sehingga mayoritas masyarakat dapat menerima dan bersedia pindah ke rusun.
“Sebetulnya kalau Pemda bisa melakukan lobi-lobi, bisa diketahui siapa saja masyarakat yang menerima dan yang menolak (penggusuran,red). Jadi perlu melakukan pendekatan-pendekatan. Harus terus menerus,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov DKI Ogah Beri Ganti Rugi untuk Warga Kampung Pulo
Soedarmo mengemukakan pandangannya, karena jika situasi tidak kondusif sering dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Orang-orang seperti ini (oknum tak bertanggung jawab,red) harus ditindak. Provokator harus ditindak. Nanti diproses secara hukum,” ujar Soedarmo. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Titip Doa ke Calon Tamu Allah
Redaktur : Tim Redaksi