jpnn.com - JAKARTA - Tantangan berat kini berada di pundak Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Komjen Polisi Anang Iskandar yang akan menjabat Kepala Bareskrim Polri menggantikan Komjen Polisi Budi Waseso (Buwas). Paling tidak, bisa membuktikan bahwa pergantian jabatan Kabareskrim dari Komjen Budi Waseso ke Komjen Anang Iskandar, tidak terkait kepentingan bisnis kelompok tertentu.
“Polri khususnya Bareskrim Polri, harus mampu meyakinkan masyarakat, siapapun Kapolri dan Kabareskrim, tetap mampu membuktikan penyidikan akan berlanjut dan berakhir di meja hijau. Bukan justru ‘masuk kotak’ karena di intervensi oleh siapapun juga,” ujar Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Polri Perangi Korupsi (MP3K), Sofyano Zakaria, Jumat (4/9).
BACA JUGA: Paslon Pilkada Lebak Penyuap Akil Mochtar segera Disidang
menurut Sofyano, salah satu contoh tantangan berat calon Kabareskrim yang baru adalah penanganan dugaan korupsi pengadaan mobil crane di tubuh Pelindo II. Selain itu, dugaan penyelewengan dana CSR Pertamina yang dikelola Pertamina Foundation, yang baru-baru ini ditangani Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso.
“Jika terbukti penyidikan dan proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim itu mandeg, maka dukungan masyarakat kepada Polri akan sirna dengan sendirinya,” ujar Sofyano.
BACA JUGA: Pemerintah Diduga Lindungi Pejabat Terindikasi Korup
Menurut Sofyano, Presiden Joko Widodo memang telah memberi perintah agar para penegak hukum tidak menimbulkan kegaduhan dalam mengusut kasus korupsi. Jokowi juga meminta agar kebijakan jangan dikriminalisasi.
Namun, kata dia, hal ini bukan berarti Polri harus berdiam diri. Sofyano yakin Polri mampu menilai apa yang dimaksud Presiden dengan kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Mahfud MD Datangi KPK Bawa Map, Ada Apa?
“Polri, saya yakini paham betul soal ini, jadi bersama penegak hukum lainnya harus tetap 'memelototi' setiap kegiatan yang diputuskan sebagai kebijakan,” katanya.
“Jangan sampai kebijakan yang dimaksud Presiden dijadikan alat bagi koruptor merampok uang rakyat,” kata Sofyano mengingatkan.
Dengan penegak hukum tetap mengawasi dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, menurut Sofyano, maka Jokowi juga akan menjadi presiden yang mampu menunjukkan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Presiden, Bu Rini dan Pak Darmin, Apa Sebenarnya Hasil Final Kereta Cepat Itu?
Redaktur : Tim Redaksi