JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skenario terburuk. Jika usaha menahan kesehatan fiscal dalam APBNP I tidak bisa menahan lonjakan kebutuhan anggaran karena subsidi meningkat maka diwacanakan untuk ajukan APBNP II.
“Sekarang kita punya punya deficit meningkat dari 1,53 persen ke 2,23 persen tapi masih dalam posisi yang baik, kita kalau ada apa-apa masih bisa mengajukan APBNP lagi,”ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/4).
Menurutnya, pengajuan APBNP kedua ini bukan suatu hal yang baru. Pasalnya, hal tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005.
Ketika pemerintah menetapkan APBNP lebih cepat dari yang seharusnya, sambungnya, hal tersebut untuk menjaga ekonomi dalam negeri sehingga investor maupun masyarakat tidak ragu terhadap kesehatan fiscal di dalam negeri. “Di awal April kita punya postur baru dan tidak ada yang dikhawatirkan karena ada bantalan-bantalan yang berfungsi sebagai pengaman,”tandasnya.
Akibat batalnya kenaikan BBM ini maka pemerintah akan meningkatkan penerimaan Negara dari sector Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjaga defisit anggaran.
Selain itu pemerintah juga akan memaksimalkan penggunan dana cadangan energi sebesar Rp.23 triliun lantaran kuota BBM bersubsidi diprediksi bakal melonjak sampai 7 juta kiloliter karena tak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Agus, akan ada tambahan anggaran sekitar Rp.4 triliun-5 triliun rupiah setiap bulannya.
“Karena itu kami akan optimalkan penerimaan dari Sumber daya alam, penggunaan dana cadangan (energy) dan realokasi anggaran dana kompensasi 30,6 triliun rupiah sampai potong lagi anggaran lainnya. Karena itu bisa kami ajukan lagi APBNP, yang penting pemerintah tidak akan biarkan fiscal kita tidak sehat kalau sampai kondisi terburuk,”tandasnya.
Pihaknya optimis, jika pengajuan APBN hingga dua kali tak akan menurunkan kredibilitas pengelolaan fiscal oleh pemerintah. ‘”Justru ini akan dihormati, karena mereka (investor) tahu keuangan dan kesehatan dan kesinambungan fiscal kita ini terjaga ,”pungkasnya. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laporan Keuangan Telkom tak Jelas, DPR Minta Rapat Diundur
Redaktur : Tim Redaksi