jpnn.com - JAKARTA - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memangkas sejuta pegawai negeri sipil (PNS) langsung menuai berbagai kritik. Namun, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, rencana rasionalisasi jumlah PNS itu sudah melalui kajian komprehensif.
Menurut Yuddy, rencana rasionalisasi sejuta PNS bukan semata-mata idenya. Sebab, rencana itu sudah melalui kajian menyeluruh oleh KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Independen Reformasi Birokrasi, Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, hingga Komite Reformasi Birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
BACA JUGA: MenPAN-RB: Keputusan Akhir ada di Tangan Presiden
“Kebijakan rasionalisasi ini bukan hanya pemikiran seorang menteri, tapi hasil kajian komprehensif,’ katanya di Jakarta, Rabu (8/6).
Menteri asal Partai Hanura itu menambahkan, wajar-wajar saja ada kritik atas rencana rasionalisasi PNS. Namun, katanya, harus ada argumen jelas agar tidak salah menanggapi persoalan itu.
BACA JUGA: Simak! Ini Alasan Menteri Yuddy Ngotot Pensiun Dinikan Sejuta PNS
Yuddy menegaskan, setiap pengadaan satu PNS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bila PNS yang dipekerjakan tidak kompeten, malas-malasan, suka membolos dan bahkan sering bikin gaduh, maka negara akan merugi.
Ia memerinci, saat ini anggaran belanja pegawai mencapai 33,3 persen dari APBN. Karenanya, dengan adanya rasionalisasi maka targetnya belanja pegawai di APBN bisa ditekan menjadi di bawah 30 persen.
BACA JUGA: PNS Seperti Ini jadi Sasaran Pensiun Dini
"Yang saya tegaskan di sini, rasionalisasi bukan sekadar cari popularitas. Bukan juga mencari sensasi atau hanya pikiran sesaat seorang menteri. Ini pemikiran besar dari semua stakeholder untuk menciptakan ASN (aparatur sipil negara, red) berkualitas dan smart (pintar, red),” tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Sidak Lokasi Penggemukan Sapi dan RPH
Redaktur : Tim Redaksi