jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya akan mengecek kelengkapan data pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang ingin mencairkan uang jaminan hari tua (JHT).
Setidaknya kata Elvyn, ada tiga syarat yang menjadi patokan untuk mencairkan uang JHT. Yakni yang bersangkutan sudah meninggal dunia, memasuki masa pensiun, dan sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut.
BACA JUGA: Adhi Karya Kantongi Restu Tambah Lini Bisnis
"Nah apakah itu bisa ditarik? Itu harus kita lihat tiga syarat tadi. Apakah dari ketiga itu dipenuhi salah satunya? Kalau memenuhi salah satunya bisa cair," terang Elvyn di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/4).
Karenanya, untuk saat ini pihaknya akan mengecek ketentuan syarat tersebut. Apakah pegawai Merpati sudah menyertakan atau memenuhi salah satu syarat itu.
BACA JUGA: APJII Apresiasi Indosat yang Cepat Selesaikan Gangguan
"Itu harus dilihat dulu, kalau memang dia sudah tidak bekerja lagi di Merpati, akan kita cek apakah ada surat yang menyatakan orang itu tidak bekerja lagi di Merpati. Nanti akan kita cek semuanya," ujarnya.
Dugaan penggelapan iuran program jaminan kesehatan itu terkuak saat Pilot Merpati hendak mencairkan dana jaminan hari tua (JHT), namun malah ditolak oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu bernama Jamsostek.
BACA JUGA: Genjot Penerimaan Pajak, Bank Mandiri Edukasi Nasabah
Padahal setiap bulannya gaji pilot Merpati selalu dipotong dua persen dari gaji pokok. Mengetahui kecurangan itu, mereka mengkonfirmasi pada BPJS Ketenagakerjaan.
"Tapi saat dikonfirmasi dari pihak BPJS menyatakan secara tertulis bahwa selama ini tidak ada setoran dari pihak manajemen Merpati," ujar Capten Ivan saat mengelar jumpa pers di Jalan Sabang, Jakarta, Selasa (1/4).
Dari konfirmasi itu pula pihaknya juga tahu bahwa Merpati menunggak Rp 71 miliar pada Jamsostek sejak empat tahun terakhir. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis Listrik Sumut Ditarget Berakhir Dua Bulan Lagi
Redaktur : Tim Redaksi