jpnn.com, JAKARTA - Ketum Golkar Airlangga Hartarto menginisiasi pertemuan 8 parpol menolak sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos parpol. Peran Airlangga dinilai penting karena mewakili aspirasi masyarakat.
Pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, publik harus memberikan apresiasi kepada para parpol yang menolak proporsional tertutup.
BACA JUGA: Top! Airlangga Ketok Aturan Prakerja 2023, Sebegini Nilai Bantuan untuk Peserta
Parpol itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP yang mendukung proporsional tertutup alias coblos parpol di surat suara.
“Publik harus memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada 8 parpol. Khususnya kepada Airlangga sebagai inisiator pertemuan ini. Karena dianggap mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan,” ujar Adi saat dihubungi, Senin (9/1).
BACA JUGA: Airlangga: Golkar Menang Pemilu dengan Sistem Tertutup, tetapi Kami Ingin Demokrasi Maju
Menurut dia, sistem proporsional tertutup akan mengembalikan rezim ‘beli kucing dalam karung’. Sebab, anggota dewan terpilih bukan dipilih oleh rakyat.
“Tapi anggota dewan terpilih itu karena pilihan elite (parpol),” kata Adi lagi.
BACA JUGA: Penjelasan Airlangga Soal Program Kartu Prakerja, Simak
Adi menambahkan, biasanya parpol jarang mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Adi meminta rakyat mengapresiasi penolakan yang ditegaskan 8 partai politik di parlemen.
Di sisi lain, menurut Adi, proporsional tertutup merugikan bagi 8 parpol. Sebab, tingkat kepartaiaan terhadap 8 partai ini dianggap tidak terlampau kuat.
“PDIP kuat, artinya kalau proporsional tertutup dipastikan PDIP ya semakin tidak terkejar dari partai lain dalam perolehan pileg,” jelas Adi.
Dari segi politik pragmatisnya, lanjut dia, sistem coblos partai bagi 8 parpol membuat lebih rumit untuk meningkatkan keterpilihan.
Sebab, kata Adi lagi, 8 parpol ini memahami betul jika menggunakan sistem proposional tertutup yang terpilih mendapatkan suara mayoritas rakyat.
“Tapi karena selera elit, suara rakyat digadaikan digantikan oleh elite partai,” katanya.
Adi melihat, inisiasi Airlangga ini bukan berarti Golkar siap berseberangan dengan PDIP di Pemilu 2024. Menurut dia, hal wajar apabila sesama partai koalisi pemerintah berbeda sikat soal sistem pemilu.
“Sering kali internal koalisi pemerintah juga banyak yang berbeda pandangan-pandangan politiknya termasuk soal proporsional tertutup.”
“Ini murni hanya soal beda kepentingan, beda isu jadi bukan berarti mereka akan pisah di 2024,” tambah Adi.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkap alasannya menjadi inisiator kumpulkan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Karena, ia ingin menciptakan keteduhan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024 nanti.
"Karena kita ingin, di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta kalau komunikasi antar partai politik," kata Airlangga usai acara pertemuan delapan partai politik di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1).
Menurutnya, walau dari kedelapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.
"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," jelasnya.
Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.
"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan partai Golkar. tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antar partai politik," bebernya. (dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif