Inpres Gangguan Keamanan Dianggap Bukan Solusi

JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diberlakukan sejak 28 Januari lalu terus dipersoalkan. Nuansa politis di balik terbitnya Inpres itu sulit ditampik, terlebih lagi karena Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terus mengundang penolakan.

Koordinator Riset The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), Ghufron Mabrur dalam jumpa pers bersama koalisi LSM di Jakarta, Kamis (31/1) menyatakan, Inpres itu bukan solusi bagi konflik di masyarakat. Sebab, harusnya pihak yang dievaluasi adalah aktor keamanan.

”Presiden SBY seharusnya mengevaluasi menteri atau pejabat di aktor keamanan yang gagal mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Bahkan, dapat mencopot menteri terkait dan pejabat keamanan jika memang berulangkali gagal dalam menanggulangi keamaan,” kata Ghufron.

Lebih lanjut Ghufron menyoroti nota kesepamahan (MoU) antara TNI dan Polri sebagai tindak lanjut terbitnya Inpres 2 Tahun 2013 itu. Sebab menurutnya, MoU itu tidak cukup kuat dijadikan dasar bagi TNI untuk terlibat  membantu Polri dalam menangani persoalan keamanan domestik. "MoU ini ibarat cek kosong bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam urusan keamanan," ulasnya.

Karenanya Ghufron menganggap penerbitan Inpres itu hanya sebagai upaya pemerintah agar kelihatan bekerja dalam mencegah konflik. Kasarnya, kata Ghufron, Inpres itu tak lebih dari sekedar pelarian pemerintah yang berkali-kali gagal menangani gangguan keamanan.

Sedangkan Direktur Program Imparsial Al Araf menyoroti penerbitan Inpres gangguan keamanan seiring semakin dekatnya Pemilu 2014. Al Araf menegaskan, publik sama sekali tak butuh dengan Inpres itu.

Karenanya Al Araf curiga Inpres itu untuk kepentingan penguasa saja. "Inpres ini lebih terlihat sebagai kepentingan politis elit politik ketimbang kepentingan publik," tegasnya.
 
Sedangkan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menuding pemerintah berusaha menggunakan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di masyarakat. Padahal menurutnya, berbagai gangguan keamanan di masyarakat akibat konflik agraria ataupun intimidasi kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyak dipicu oleh ketidakadilan.

Haris menganggap konflik-kobnflik itu harusnya dipecahkan dengan menuntaskan penyebabnya. "Konflik-konflik itu tak bisa hanya dijawab dengan menurunkan pasukan bersenjata berskala besar,” ulasnya. (ara/jpnn)