Intoleransi Beragama harus Diwaspadai

JAKARTA - Beberapa permasalahan dengan latar belakang urusan agama memang masih kerap terjadi. MPR pun menyoroti hal itu dan berharap persoalan-persoalan yang ada bisa cepat diatasi dan tak ada lagi intoleransi tak terjadi lagi di tanah air.

“Kita berharapa intoleransi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita sangat prihatin kalau terjadi intoleransi beragama. Maka dialog sangat penting untuk menjaga keharmonisan sehingga tidak terjadi konflik beragama," kata Wakil Ketua MPR Leimena Suharli dalam acara diskusi bertema “Tinjauan Kritis Membangun Masa Depan Bersama Bagi Keutuhan, Keadilan dan Kemanusiaan” yang diselenggarakan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dalam rangka perayaan  HUT ke-51 GAMKI, di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Menurut Melani, merosotnya sikap kerukunan beragama dan nasionalisme menjadi pemicu bagi pimpinan MPR untuk terus mensosialisasikan 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR tidak puas hanya sekedar bertugas memperkenalkan perubahan amandemen UUD 45.

Namun Melani percaya bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki rasa toleransi kepada sesamanya. Salah satu yang membuatnya terharu adalah kerukukan yang terjadi dalam pelaksanaan MTQ di Maluku beberapa waktu lalu. "Panitianya dari lintas agama. Bahkan para pendeta membuka pintu rumah mereka untuk peserta MTQ. Saya terharu,” papar Melani.

Sementara itu Anggota DPR Eva Kusuma Sundari yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut menambahkan saat ini ada trend tekanan kebebasan beragama yang seharusnya diselesaikan dan tidak dibiarkan begitu saja. Sebab, hal itu merupakan persoalan serius.

“Dalam 5 tahun terakhir ini di forum internasional ada pembahasan dan harapan kepada pemerintah Indonesia agar negara hadir dan memastikan kebebasan beragama tercipta. Saat ini,  intoleransi ancaman sehari-hari. Ada kelompok kecil yang sistematis dan radikal,” ujarnya.

“Intoleransi terjadi karena kepimpinanan lemah. Padahal seharusnya memberi penguatan dan perlindungan kepada minoritas. Disisi lain ketegasan hukum belum ada saat ini,” lanjut Eva.

Eva menyampaikan pengalaman yang ditemuinya saat mengujungi pameran buku baru-baru ini. Dia menyimpulkan buku-buku radikal yang
mendominasi dipamerkan daripada buku-buku yang mencerdaskan pembaca. “Kita butuh komitmen politik yang tegas tidak hanya sekedar komitmen moral. Kita butuh para tokoh untuk bicara tegas dan tidak sekedar yang bernada normatif,” ujarnya.

Politiisi PDIP itu meminta partai politik pun diharapkan lebih serius juga mengimplementasikan 4 pilar, dan politisi tidak autis dengan ancaman intoleransi beragama. Eva mengusulkan agar DPR dan Pemerintah menyusun RUU Kebebasan Beragama bukan RUU hubungan kerukunan umat beragama. Alasannya, karena kebebasan beragama yang harus dijamin.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena mengaku berharap negara yang dibangun oleh para founding fathers ini terus berjalan on the right track. Ada jaminan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Sehingga hal itu menjadi modal untuk melanjutkan perjalanan bangsa di masa mendatang.

Ia menjelaskan tema yang dipilih dalam perayaan HUT GAMKI itu sebagai bentuk keprihatinan akibat keadaan bangsa saat ini yang makin intoleran. Kehidupan bangsa yang majemuk diacak-acak oleh perilaku yang tak mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila dan UUD 1945. (ara/jpnn)