JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan realisasi jaminan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau golongan miskin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dana Rp 25 triliun disiapkan sebagai investasi awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Saya sudah meminta menteri keuangan disiapkan anggarannya, barangkali investasi awal lebih dari Rp 25 triliun," kata SBY saat membuka rapat koordinasi bidang kesehatan di kementerian kesehatan, kemarin (1/8).
Presiden mengakui, angka investasi awal untuk menjalankan BPJS sektor kesehatan itu memang tergolong besar. Namun hal itu akan memberikan dampak bagi masyarakat. "Tidak apa-apa karena rakyat" kita di seluruh tanah air akan memiliki kepastian bahwa kalau sakit akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," urai SBY.
BPJS, lanjutnya, akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Menurutnya, ada beberapa skenario kesiapan fasilitas kesehatan yang masih dimatangkan sampai dengan pelaksanaannya nanti sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. "Ini harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh," kata SBY.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung alokasi anggaran untuk BPJS. Iuran untuk BPJS akan mempertimbangkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sudah ada. Saat ini, iuran Jamkesmas sebesar Rp 7 ribu per bulan per orang.
"Sekarang kita melihat berapa angkanya yang pas. Tapi intinya, fungsi dan tujuannya harus bisa kita capai," kata Agus ditemui setelah rakor.
Sementara itu, Menkes Nafsiah Mboi menyambut baik terkait adanya dana investasi awal BPJS. Nafsiah menuturkan masih ada banyak komponen yang harus dipenuhi menjelang target pemberlakuan BPJS pada Januari 2014 mendatang. "Kita akan kebut persiapan BPJS sampai 2014," ujar Nafsiah usai Rakor dengan Presiden di gedung Kemenkes, kemarin.
Menteri 72 tahun tersebut memaparkan komponen-komponen yang perlu dilengkapi terkait BPJS antara lain penambahan puskesmas keliling dan pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama yang rencananya dibangun di daerah-daerah terpencil yang kurang memiliki akses kesehatan. "Kita masih kekurangan sekitar 100 ribu tempat tidur untuk kelas tiga. Itu akan kita lengkapi," jelasnya.
Selain fasilitas, Nafsiah juga menyinggung persoalan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung program BPJS. Hingga saat ini, pemerintah masih kekurangan tenaga medis, khususnya dokter gigi. Setidaknya dibutuhkan sekitar 4000 dokter gigi untuk seluruh wilayah Indonesia. Obat-obatan dan alat kesehatan juga masih menjadi salah satu persoalan.
"Obat-obatan dan alat kesehatan juga masih kurang. Begitu juga dengan tenaga dokter gigi, tenaga asisten apoteker. Distribusi dokter umum juga perlu dibuat merata, agar tidak terpusat di daerah-daerah tertentu," kata dia.
Soal kesiapan kepesertaan jaminan sosial, juga belum mencapai 100 persen. Nafsiah memaparkan, hingga saat ini, baru 63 persen dari seluruh rakyat Indonesia yang sudah ter-cover . Presentase tersebut didasarkan atas kepemilikan Askes, Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda dan asuransi TNI/Polri. "Masih ada 37 persen yang harus segera di-cover hingga sampai 2014 nanti," ujar dia.
Terkait besaran premi, Nafsiah mengatakan kemungkinan akan ada peningkatan besaran premi. Semula direncanakan besaran premi adalah Rp 6500 per orang. "Tapi kelihatannya harus meningkat, karena biaya pengobatan dan fasilitas yang juga meningkat. Jadi kemungkinan juga akan disesuaikan," ujar dia. (fal/ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Status Wakakorlantas Jadi Rebutan KPK-POLRI
Redaktur : Tim Redaksi