jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, memanggil gubernur semua provinsi beserta ketua DPRD ke Istana Negara, Selasa (23/1), membahas soal kemudahan berusaha di daerah.
Hal itu dilakukan Jokowi, karena sekarang negara memiliki momentum baik di bidang ekonomi, hanya saja di sisi lain masih terdapat banyak persoalan di daerah. Padahal, katanya, kunci pertumbuhan ekonomi itu hanya dua saja, investasi dan ekspor.
BACA JUGA: Jokowi Ingatkan TNI-Polri Bisa Jaga Netralitas di Pilkada
"Investasi mengantre ribuan, tapi problemnya adalah di kita sendiri. Sering saya sampaikan kita ini kondisinya baik, asam urat, kolesterol, jantung, paru-paru, ginjal baik, tapi kenapa tidak bisa lari kencang. Problemnya ada di investasi yang masih terhambat urusan perizinan," tutur Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa Wapres JK telah mengumpulkan investor, para duta besar untuk membahas soal investasi nasional, tapi nyatanya ditemukan banyak problem yang masih terjadi.
BACA JUGA: Silakan Menilai Konsistensi Jokowi
Dengan mengumpulkan para gubernur bersama ketua dewan seluruh provinsi, mantan wali kota Solo ingin supaya ada kesamaan visi antara pusat dengan daerah dalam menyelesaikan masalah di bidang investasi.
"Kita sebentar lagi ingin membangun single submission, didahului dengan satgas terutama nanti di pusat biar sambung di daerah tujuan investasi, sehingga kita semua satu bahasa menyelesaikan masalah," sebut dia.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Beri Arahan, Wartawan Dipersilakan Keluar
Satu contoh yang disampaikan Presiden adalah terkait waktu dalam proses perizinan. Pada 2017 lalu, BKPM sudah bisa menertbikan 9 izin dalam waktu 3 jam. Padahal dulu bisa bertahun-tahun baru terbit. Nah, perizinan di kementerian maupun daerah juga harus diselesaikan.
Sebab, kondisi tersebut membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga dalam peningkatan investasi pada 2017 lalu. Misalnya India naik 30 persen, Filipina naik 38 persen, Malaysia lebih tinggi lagi, 51 persen. Sementara Indonesia hanya naik 10 persen. Menurut Kepala Negara, itu karena regulasi.
"Alasan kita kalah bersaing, regulasi. Peraturan kebanyakan, persyaratan, perizinan. Masih berbelit-belit. Sampai detik ini masih," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Pimpin Rapim TNI-Polri di Cilangkap
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam