jpnn.com, JAKARTA - Rektor Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu pemerintahan.
Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof. Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk “Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”.
BACA JUGA: Rektor IPDN Melepas 1.090 Praja Utama di Purwakarta, Begini Reaksi Bupati AnneÂ
Keberhasilan Prof. Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia.
Selama menjabat sebagai rektor IPDN terhitung sejak 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam ilmu pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view dalam dunia pemerintahan.
BACA JUGA: 533 Praja Pratama IPDN Dikukuhkan, Ada Pesan Menteri Tito KarnavianÂ
Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya kepada Prof. Hadi.
Tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi, Prof. Hadi memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang luas dalam dunia pemerintahan.
BACA JUGA: 533 Calon Praja Pratama IPDN Tuntaskan Diksarmendispra 2023
Salah satu buktinya yakni dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Tengah dalam bidang pendidikan kedinasan pada 2022.
Selain itu, juga penghargaan sebagai anugerah tokoh perdamaian dunia bidang pendidikan dan kesejahteraan pada 2023 serta masih banyak lagi.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital.
Strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal.
"Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital," ujarnya.
Strategi yang selanjutnya ialah menciptakan desain regulasi dengan cara membuat sistem digital sebagai pengendali proses bisnis, lalu menciptakan pula desain kelembagaan terutama pada tata kerja dan sistem subversi.
Pembangunan literasi digital publik, penyiapan infrastruktur digital dan human dignity and publik value, yakni strategi untuk menyiapkan kebijakan yang menjamin agar transformasi pemerintahan digital tidak menyebabkan pemerintahan kehilangan sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transformasi digital.
Prof. Hadi mengatakan PDN sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia harus menjadi salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia birokrasi yang menguasai teknologi.
Di samping itu punya pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai modal untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan dan pada akhirnya dapat menghadirkan layanan pemerintahan yang humanis serta menciptakan pemerintahan yang rahmatal lil alamin.
“Melalui ketujuh strategi tersebut, transformasi digital di Indonesia diharapkan dapat berjalan sistematis, terarah, menyeluruh dan mampu membawa perubahan signifikan dalam daya saing digital global Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia," tuturnya.
Selain Prof. Hadi, pada hari yang sama IPDN juga turut serta mengukuhkan 6 guru besar IPDN lainnya, yakni Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang ilmu Administrasi, Prof. Dr. Drs. H. Mansyur, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Administrasi.
Kemudian, Prof. Dr. Drs. Kusworo, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Manajemen, Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Pemerintahan.
Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si., Ak., CA sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Terakhir, Prof. Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., C.A sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan.8
Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri H. Suhajar Diantoro meyakini bahwa dengan dicapainya jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar IPDN, Prof. Hadi bisa terus meningkatkan peran dan fungsi IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berperan penting dalam peradaban kehidupan bangsa.
“Dengan dilaksanakannya pengukuhan guru besar ini, diharapkan bisa melahirkan guru besar yang mampu mendharmabaktikan ilmunya bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga ini juga berdampak pula kepada IPDN, dengan dukungan para guru besar ini diharapkan IPDN mampu menjadi think tank Kemendagri dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam pemerintah pusat maupun daerah”, ujarnya.
Sekjen Kemendagri juga berharap dengan bertambahnya guru besar di IPDN, kajian-kajian penelitian mampu menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tingkat nasional dan daerah. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad