JAKARTA - PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) akhirnya mengurus izin rekomendasi untuk pelaksanaan Kompetisi Indonesia Premier League (IPL). Mereka sudah mengajukan surat permohonan izin kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
"Kami sudah kirimkan permohonan untuk rekomendasi dari pemerintah dan BOPI," kata CEO PT LPIS Widjajanto, kemarin (9/1).
Lelaki dengan rambut memutih tersebut menuturkan bahwa meminta rekomendasi pemerintah dan BOPI karena diminta oleh kepolisian sebagai pemberi izin keramaian. Karena itu, PT LPIS siap untuk memenuhi persyaratan.
Terpisah, pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum BOPI Haryo Yuniarto membenarkan bahwa PT LPIS sudah mengirimkan permohonan rekomendasi penyelenggaraan. Namun, sampai kemarin BOPI belum melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang telah dikirimkan.
"Besok (hari ini, Red) kami baru lakukan verifikasi. Kami juga akan terapkan aturan yang sama dengan ISL," ujarnya.
Di sisi lain, untuk persyaratan kedua mengenai penyatuan Timnas, Haryo menyebut tim tujuh yang dibentuk oleh pemerintah siap mencari penyelesaian. Namun, dari tujuh anggota, ada perubahan karena ada ketidakadilan dalam penentuan anggota tim.
Joko Pekik Irianto dan Tunas Dwidharto yang mewakili pemerintah digantikan oleh Sekjen KPSI yang baru terpilih, Togar Manahan Nero dan Djamal Azis. Anggota tim lainnya adalah Haryo (BOPI), Sihar Sitorus (Exco PSSI), Joko Driyono (CEO PT LI), Widjajanto (CEO PT LPIS), dan Saleh Mukadar (Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI).
"Pergantian itu dengan azas keadilan yang mengarah mencari penyelesaian. Ini semua sudah dikomunikasikan," ucapnya.
Menindak lanjuti evaluasi izin setiap tujuh hari, khusus untuk masalah Timnas, BOPI sudah mengatur jadwal pada 16 Januari untuk melakukan pertemuan anggota tim tujuh ini. Dia menjamin dalam pertemuan tersebut sduah ada konsep konkrit penyelesian.
"Pertemuan itu bukan lagi wacana, minimal sudah konsep. Saya jamin, karena ada momen rekomendasi izin kompetisi ini. Selanjutnya tinggal eksekusi untuk persiapan Timnas," tegasnya.
Haryo juga akan meminta petunjuk langsung dari acting Presiden AFC, Zhang Jilong, yang tiba di Indonesia pada hari ini. Dia berharap, Jilong yang diundangan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu bisa memberikan jawaban pasti dan tegas.
"Selain lisan, kami minta ada putusan resmi dari dia nantinya. Kami butuh pernyataan surat resmi, tidak hanya omongan," ucap lelaki yang menjabat sebagai Ketua Harian BOPI itu.
Namun, usaha penyelesaian mengenai pengelolaan kompetisi dipastikan berjalan alot. Pasalnya, pihak KPSI sudah mengeluarkan keputusan mengenai syarat pelepasan pemain ISL ke Timnas . Dimana, pelepasan, menurut Togar, hanya akan dilakukan kepada Manajemen Timnas PSSI KLB Ancol alias KPSI atau pihak yang dianggap netral.
"Dalam hal ini pemerintah/KONI atau Badan adhoc yang dibentuk task force pemerintah," ujar Sekjen KPSI Togar. (aam)
"Kami sudah kirimkan permohonan untuk rekomendasi dari pemerintah dan BOPI," kata CEO PT LPIS Widjajanto, kemarin (9/1).
Lelaki dengan rambut memutih tersebut menuturkan bahwa meminta rekomendasi pemerintah dan BOPI karena diminta oleh kepolisian sebagai pemberi izin keramaian. Karena itu, PT LPIS siap untuk memenuhi persyaratan.
Terpisah, pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum BOPI Haryo Yuniarto membenarkan bahwa PT LPIS sudah mengirimkan permohonan rekomendasi penyelenggaraan. Namun, sampai kemarin BOPI belum melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang telah dikirimkan.
"Besok (hari ini, Red) kami baru lakukan verifikasi. Kami juga akan terapkan aturan yang sama dengan ISL," ujarnya.
Di sisi lain, untuk persyaratan kedua mengenai penyatuan Timnas, Haryo menyebut tim tujuh yang dibentuk oleh pemerintah siap mencari penyelesaian. Namun, dari tujuh anggota, ada perubahan karena ada ketidakadilan dalam penentuan anggota tim.
Joko Pekik Irianto dan Tunas Dwidharto yang mewakili pemerintah digantikan oleh Sekjen KPSI yang baru terpilih, Togar Manahan Nero dan Djamal Azis. Anggota tim lainnya adalah Haryo (BOPI), Sihar Sitorus (Exco PSSI), Joko Driyono (CEO PT LI), Widjajanto (CEO PT LPIS), dan Saleh Mukadar (Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI).
"Pergantian itu dengan azas keadilan yang mengarah mencari penyelesaian. Ini semua sudah dikomunikasikan," ucapnya.
Menindak lanjuti evaluasi izin setiap tujuh hari, khusus untuk masalah Timnas, BOPI sudah mengatur jadwal pada 16 Januari untuk melakukan pertemuan anggota tim tujuh ini. Dia menjamin dalam pertemuan tersebut sduah ada konsep konkrit penyelesian.
"Pertemuan itu bukan lagi wacana, minimal sudah konsep. Saya jamin, karena ada momen rekomendasi izin kompetisi ini. Selanjutnya tinggal eksekusi untuk persiapan Timnas," tegasnya.
Haryo juga akan meminta petunjuk langsung dari acting Presiden AFC, Zhang Jilong, yang tiba di Indonesia pada hari ini. Dia berharap, Jilong yang diundangan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) itu bisa memberikan jawaban pasti dan tegas.
"Selain lisan, kami minta ada putusan resmi dari dia nantinya. Kami butuh pernyataan surat resmi, tidak hanya omongan," ucap lelaki yang menjabat sebagai Ketua Harian BOPI itu.
Namun, usaha penyelesaian mengenai pengelolaan kompetisi dipastikan berjalan alot. Pasalnya, pihak KPSI sudah mengeluarkan keputusan mengenai syarat pelepasan pemain ISL ke Timnas . Dimana, pelepasan, menurut Togar, hanya akan dilakukan kepada Manajemen Timnas PSSI KLB Ancol alias KPSI atau pihak yang dianggap netral.
"Dalam hal ini pemerintah/KONI atau Badan adhoc yang dibentuk task force pemerintah," ujar Sekjen KPSI Togar. (aam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekuk Milan, Juve Melenggang
Redaktur : Tim Redaksi