IPW Anggap Ganjil-Genap Tidak Realistis

Rabu, 12 Desember 2012 – 09:35 WIB
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem nopol ganjil-genap ide Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sangat tidak realistis dan merugikan rakyat. IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk berhenti mendukung rencana tersebut.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, pengunaan mobil pribadi hanyalah bagian kecil dari masalah. Ada masalah yang lebih besar yang harusnya diselesaikan oleh Jokowi

"Pertama sebagai gubernur, Jokowi harusnya mengetahui bahwa ketidaknyamanan angkutan umum lah yang membuat warga Jakarta terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi," kata Neta dalam siaran persnya, Rabu (12/12).

Neta menegaskan, kualitas angkutan umum di Jakarta harus segera dibenahi. Menurutnya, saat ini angkutan umum Jakarta masih tidak manusiawi.

Selain itu kacaunya konsep penataan lalu lintas juga semakin memberburuk situasi. Perparkiran dan PKL yang penempatannya tidak tertata dengan baik menyebabkan penyempitan badan jalan.

"Di Jakarta, sedikitnya ada 21.500 titik yang dikuasai parkir liar dan pedagang kali lima. Selain itu terminal bayangan juga menjadi biang kemacetan," ujarnya.

Neta juga meminta Jokowi agar mendesak pemerintah pusat untuk segera mengendalikan produksi otomotif. Pasalnya, selama ini pemerintah pusat cenderung berpihak kepada kepentingan asing dalam menghumbar produksi kendaraan bermotor.

Ia menambahkan, tanpa didukung kedua hal ini penerapan nopol ganjil-genap tidak akan berpengaruh banyak mengurai kemacetan.

"Dalam kondisi ini, pantaskah kemudian rakyat dikorbankan dengan program Jokowi? Ironisnya yang mengorbankan justru gubernur yang dianggap sebagai pro rakyat," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ganjil-Genap Diterapkan Maret

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler