"Sebab penggerebekan dan pengungkapan kasus ini mengandung banyak keanehan," kata Neta, Kamis (2/8).
Dijelaskan Neta, keanehan pertama adalah banyak kasus dugaan korupsi di Polri yang dilaporkan masyarakat ke KPK tidak diusut. "Padahal kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah, seperti kasus Alkom Jarkom, rekening gendut dan lain-lain," bebernya.
Keanehan kedua, Neta melanjutkan, penggerebekan tersebut dikawal oleh tiga pimpinan KPK termasuk sang Ketua Abraham Samad. "Padahal selama ini hal itu tidak pernah terjadi," kata Neta.
Keanehan ketiga, menurut Neta, KPK 'berbagi' penanganan kasusnya dengan Polri. Dia memertanyakan, apa dasar hukum yang dipakai KPK untuk berbagi.
Dia tak habis pikir, sejak kapan ada penanganan kasus korupsi "dibagi-bagi". Menurutnya, sikap toleran ini menunjukkan KPK sesungguh tidak punya data-data yang valid dalam mengungkap kasus Korlantas. Keempat, kata Neta, kenapa penggerebekan baru dilakukan KPK setelah Irjen DS tidak menjadi Kepala Korlantas.
"Ada apa hubungan antara Kakorlantas yang baru dengan KPK. "Berbagai keanehan ini membuat pengerebekan yang dilakukan KPK ke Korlantas ibarat sinetron telenovela," sindir Neta.
Lebih jauh, dia menegaskan, IPW memberi apresiasi terhadap upaya KPK membongkar kasus-kasus korupsi di Polri. Tapi IPW berharap KPK konsisten dan tidak main politisasi. "Serta tidak bermain politik pencitraan serta pengalihan isu dalam rangka menutup kasus Century, Hambalang, kasus Anas, Wisma Atlet dan kasus Buol yang melibatkan Hartarti," pungkas Neta. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembantaian Rohingya Resahkan Umat Buddha Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi