JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Polri menuntaskan pengaduan Helena terhadap petinggi BNN, Irjen Benny Mamoto hingga kemudian perkaranya bisa dituntaskan di pengadilan.
"Seharusnya pengaduan Helena tidak dijadikan ajang untuk mengadu domba antara BBN dengan Bareskrim Polri, tapi menjadi ajang penyelesaian hukum untuk mengusut tuntas oknum yang diduga atau dituduh memeras tersangka," kata Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (7/7).
IPW mendesak Bareskrim mengusut kasus ini dengan serius agar kasus ini bisa segera disidangkan di pengadilan. Jika ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan anggota polisi atau aparat BNN wajar saja dia melapor ke Bareskrim dan Bareskrim harus memrosesnya, untuk mendapatkan kebenaran kasus ini di depan hukum.
"Jika kasus Helena vs Benny Mamoto yang berlanjut pada isu pertikaian BNN vs Bareskrim ini tidak dituntaskan, berbagai pihak akan berspekukasi mengkait-kaitkannya dengan isu penggantian Kapolri dimana Kabareskrim Komjen Sutarman dan Kepala BNN Komjen Anang disebut-sebut sebagai calon Kapolri," kata Neta.
Padahal kasus itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pencalonan Kapolri dan menurut IPW calon kuat Kapolri hanya ada dua, yakni Budi Gunawan dan Putut, imbuhnya.
Menurut IPW, dampak dari pertikaian Bareskrim vs BNN ini sangat memprihatinkan dan akan membawa pengaruh pada upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, padahal Indonesia saat ini menjadi inceran mafia narkoba dari Malaysia yang terus-menerus memasukkan barang haram tersebut dari "pelabuhan-pelabuhan tikus" di pantai timur Sumatera.
Terakhir, IPW juga mempertanyakan, kenapa Irjen Benny Mamoto yang sudah memasuki masa pensiun masih terus memegang jabatan strategis di BNN? "Padahal sedikitnya ada tiga Pati Polri yang pantas menggantikan Benny, yakni Brigjen Arman Depari, Brigjen Carlo Tewu, dan Brigjen Siswandi. Untuk itu Kapolri perlu bersikap tegas menghadapi kasus ini," sarannya. (boy/fas/jpnn)
"Seharusnya pengaduan Helena tidak dijadikan ajang untuk mengadu domba antara BBN dengan Bareskrim Polri, tapi menjadi ajang penyelesaian hukum untuk mengusut tuntas oknum yang diduga atau dituduh memeras tersangka," kata Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (7/7).
IPW mendesak Bareskrim mengusut kasus ini dengan serius agar kasus ini bisa segera disidangkan di pengadilan. Jika ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan anggota polisi atau aparat BNN wajar saja dia melapor ke Bareskrim dan Bareskrim harus memrosesnya, untuk mendapatkan kebenaran kasus ini di depan hukum.
"Jika kasus Helena vs Benny Mamoto yang berlanjut pada isu pertikaian BNN vs Bareskrim ini tidak dituntaskan, berbagai pihak akan berspekukasi mengkait-kaitkannya dengan isu penggantian Kapolri dimana Kabareskrim Komjen Sutarman dan Kepala BNN Komjen Anang disebut-sebut sebagai calon Kapolri," kata Neta.
Padahal kasus itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pencalonan Kapolri dan menurut IPW calon kuat Kapolri hanya ada dua, yakni Budi Gunawan dan Putut, imbuhnya.
Menurut IPW, dampak dari pertikaian Bareskrim vs BNN ini sangat memprihatinkan dan akan membawa pengaruh pada upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, padahal Indonesia saat ini menjadi inceran mafia narkoba dari Malaysia yang terus-menerus memasukkan barang haram tersebut dari "pelabuhan-pelabuhan tikus" di pantai timur Sumatera.
Terakhir, IPW juga mempertanyakan, kenapa Irjen Benny Mamoto yang sudah memasuki masa pensiun masih terus memegang jabatan strategis di BNN? "Padahal sedikitnya ada tiga Pati Polri yang pantas menggantikan Benny, yakni Brigjen Arman Depari, Brigjen Carlo Tewu, dan Brigjen Siswandi. Untuk itu Kapolri perlu bersikap tegas menghadapi kasus ini," sarannya. (boy/fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Demokrat Ikut Polisikan ICW
Redaktur : Tim Redaksi