IPW Ingatkan Polri tak Istimewakan Jokowi

Minggu, 06 April 2014 – 11:34 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai sikap profesional yang ditunjukkan aparat kepolisian di sepanjang masa kampanye makin menunjukkan netralitas Polri dalam Pemilu 2014. Hanya memang, lanjut dia, netralitas Polri sempat dipertanyakan saat Polri memberikan penambahan pengawalan terhadap Joko Widodo, dari enam menjadi 12 orang.

"Dalam kasus ini Polri seakan memberi keistimewaan pada Jokowi. Sementara pada Prabowo dan Wiranto yang juga tampil sebagai capres, Polri tidak memberikan pengawalan khusus. Untuk itu Kapolri harus menjelaskan, kenapa Polri memberi keistimewaan pada Jokowi," katanya, Minggu (6/4).

BACA JUGA: Sopir Ngebut, Bus Tabrak Truk Semen

Di lain hal, dia menilai Polri patut diapresiasi karena berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif aman serta kondusif selama kampanye terbuka pemilihan umum 2014. Menurutnya, di berbagai daerah jajaran polisi lalu lintas terlihat bersikap tegas dalam menindak peserta kampanye yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kendati, kata Neta, di Aceh dan Papua terjadi teror penembakan.  "Memang, kondusifnya situasi kamtibmas sepanjang masa kampanye tidak terlepas dari makin tingginya kesadaran warga," katanya, Minggu (6/4).

Namun, IPW menyarankan agar Kapolda dan Kapolres di daerah rawan yang berhasil menjaga stabilitas kamtibmas wilayahnya diberi reward oleh Kapolri. "Pemberian reward tersebut untuk memotivasi aparat Polri agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja keras menjaga situasi kamtibmas di wilayah tugasnya," jelasnya.

BACA JUGA: Tiga Pelajar SMK Ujian di Lapas

IPW berharap, situasi yang kondusif di sepanjang masa kampanye tetap terjaga hingga proses Pilpres 2014 selesai dengan tuntas. Namun, kata dia, Polri perlu mencermati situasi pasca penghitungan suara dan menjelang Pilpres 2014, yang diperkirakan eskalasi politiknya akan lebih tinggi. Pertarungan partai politik maupun calon presiden diperkirakan cukup ketat, mengingat SBY tidak bisa maju lagi sebagai capres karena terbentur Undang-undang.

"Kondisi ini tentu akan membuat eskalasi politik bakal panas yang otomatis menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas," katanya.(boy/jpnn)

BACA JUGA: Elpiji 3 Kg Langka, Masyarakat Beralih ke 12 kg

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjual Kopi di Waduk Hilang Diduga Tenggelam


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler