JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut proyek Police Back Bone di Polri senilai 208 juta dolar AS atau sekitar Rp 2 triliun.
Pasalnya kata Neta, proyek itu penuh masalah dan tidak sesuai dengan ketentuan. "Belakangan Proyek Police Back Bone tahap dua dihentikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo," ujar Neta dalam keterangan persnya, Senin (8/4).
Neta menerangkan, dari penelusuran IPW, proyek Police Back Bone disetujui pada 10 Desember 2008 oleh Direktur Samapta Brigjen Sudibyo dan Deputi Logistik Irjen Yudi Susharyanto. Proyek itu kata dia ada dua tahap. Namun kapolri sudah menghentikan Proyek Police Back Bone Tahap II tahun 2012.
"Tahap pertama dikerjakan tahun 2010. Polri mendapat 1.500 unit mobil double cabin dan 830 sedan dengan nilai 63.356.750 dolar AS atau setara dengan Rp 630 miliar. Radio komunikasi Rp 147 miliar, IT untuk Polda Metro Jaya dan 5 polda lainnya Rp 70 miliar, IT untuk 115 polres Rp 28 miliar, dan lain-lain," ucapnya.
Setelah sudah 2 tahun berjalan, proyek Police Back Bone banyak masalah. Pihak Polda komplain karena jaringan komunikasi untuk Jawa-Bali yang dibangun proyek itu tidak bisa terkoneksi. Sehingga tujuan utama proyek itu untuk melengkapi program quick quint dan quick response, tidak tercapai.
Keberadaan call center bermasalah hingga Polri membuat call center baru denggan Telkom. "IPW menilai, proyek ini tidak direncanakan secara matang, sehingga sia-sia dan tidak bisa terintegrasi. Kemampuan teknologinya terbatas dan sangat buruk," terang Neta.
Neta mengimbau harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proyek besar yang abal-abal tersebut. Karenanya KPK, BPK, dan Komisi III DPR harus mempermasalahkannya.
"Sejumlah jenderal dan tiga pengusaha, yakni R, TS, dan MA harus diminta pertanggung jawabannya. Police Back Bone adalah proyek kredit ekspor (KE) terbesar yang pernah ada di Polri," kata dia.
Selain itu Neta menjelaskan, pihaknya berharap kapolri segera menurunkan pihak tindak pidana korupsi Mabes Polri atau mengundang KPK untuk mengusut proyek penuh masalah tersebut. (gil/jpnn)
Pasalnya kata Neta, proyek itu penuh masalah dan tidak sesuai dengan ketentuan. "Belakangan Proyek Police Back Bone tahap dua dihentikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo," ujar Neta dalam keterangan persnya, Senin (8/4).
Neta menerangkan, dari penelusuran IPW, proyek Police Back Bone disetujui pada 10 Desember 2008 oleh Direktur Samapta Brigjen Sudibyo dan Deputi Logistik Irjen Yudi Susharyanto. Proyek itu kata dia ada dua tahap. Namun kapolri sudah menghentikan Proyek Police Back Bone Tahap II tahun 2012.
"Tahap pertama dikerjakan tahun 2010. Polri mendapat 1.500 unit mobil double cabin dan 830 sedan dengan nilai 63.356.750 dolar AS atau setara dengan Rp 630 miliar. Radio komunikasi Rp 147 miliar, IT untuk Polda Metro Jaya dan 5 polda lainnya Rp 70 miliar, IT untuk 115 polres Rp 28 miliar, dan lain-lain," ucapnya.
Setelah sudah 2 tahun berjalan, proyek Police Back Bone banyak masalah. Pihak Polda komplain karena jaringan komunikasi untuk Jawa-Bali yang dibangun proyek itu tidak bisa terkoneksi. Sehingga tujuan utama proyek itu untuk melengkapi program quick quint dan quick response, tidak tercapai.
Keberadaan call center bermasalah hingga Polri membuat call center baru denggan Telkom. "IPW menilai, proyek ini tidak direncanakan secara matang, sehingga sia-sia dan tidak bisa terintegrasi. Kemampuan teknologinya terbatas dan sangat buruk," terang Neta.
Neta mengimbau harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proyek besar yang abal-abal tersebut. Karenanya KPK, BPK, dan Komisi III DPR harus mempermasalahkannya.
"Sejumlah jenderal dan tiga pengusaha, yakni R, TS, dan MA harus diminta pertanggung jawabannya. Police Back Bone adalah proyek kredit ekspor (KE) terbesar yang pernah ada di Polri," kata dia.
Selain itu Neta menjelaskan, pihaknya berharap kapolri segera menurunkan pihak tindak pidana korupsi Mabes Polri atau mengundang KPK untuk mengusut proyek penuh masalah tersebut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Tolak Rencana Kontes Miss World di Bogor
Redaktur : Tim Redaksi