Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menegaskan bahwa Polri harus serius menertibkannya. Yaitu dengan menugaskan Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Reserse Mobile (Resmob) serta menjalin bekerjasama dengan TNI.
"Polri harus berani bertindak tegas dan tanpa pandang bulu menindaknya. Dari penelusuran IPW, sebagian besar pelaku penyalahgunaan plat nomor TNI itu adalah pengusaha," kata Neta dalam siaran persnya, Rabu (30/5).
Dia menjelaskan, penyalahgunaan itu dapat dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu pasal 280 Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor alias plat nomor polisi yang ditetapkan kepolisian, terancam pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.
Lalu Pasal 263 ayat 2 junto Pasal 169 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan identitas atau dokumen negara diancaman hukuman delapan tahun penjara.
"Kendaraan sipil yang memakai plat TNI terkategori memalsukan dokumen negara. Untuk itu Polisi Lalu lintas dan Resmob hrs memburu mobil-mobil sipil yang menggunakan plat nomor TNI," katanya.
Ia menambahkan, untuk memelancar operasi penertiban ini, TNI harus mendukung langkah Polri, dengan cara memberikan data-data dan jenis mobil dinas milik TNI. "Sehingga di luar jenis tersebut terkategori memalsukan plat nomor TNI," ujarnya.
Polri dan TNI, diingatkan Neta, jangan menganggap kasus ini sepele, seperti menyepelekan pemalsuan Nopol yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Polri tidak boleh main-main dengan kasus pemalsuan plat nomor polisi, siapapun otak pelakunya harus ditangkap dan ditahan. "Apalagi memalsukan plat nomor TNI adalah sebuah pelecehan terhadap institusi TNI," kata penulis buku "Jangan Bosan Mengkritik Polisi" itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Roti dan Minuman Hangat untuk Sarapan
Redaktur : Tim Redaksi