JAKARTA - Mabes Polri dinilai perlu segera mencopot Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kapolda Sumatera Selatan, pascapembakaran Polres OKU.
Langkah tersebut menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S.Pane, agar ada efek pembelajaran yang bisa membuat para pejabat Polri di daerah lebih perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya.
"IPW mencatat ada dua pemicu kasus OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepas tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele," ujar Neta.
Menurutnya, di tahun 2012 ada 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 tewas dan 32 luka. Memasuki 2013, aksi koboi polisi masih saja marak. Bahkan hingga 7 Maret ada 4 kasus salah tembak yang belum ditangani dengan maksimal.
Penyebab yang kedua, Polri menurut Neta, diduga tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalulintas di OKU. Sehingga membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan membakar Polres OKU.
Neta melihat dari kasus ini menunjukkan para pejabat Polri di Sumsel tidak peka terhadap kasus sensitif yanng bisa memicu konflik. "Jika sikap, prilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan oleh Mabes Polri, dipastikan konflik antara polisi dengan TNI maupun dengan masyarakat akan terus terjadi. Jika konflik-konflik tersebut terjadi, jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI," ujarnya.
Untuk itu Neta menilai Polri harus mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang memang salah. Selain itu, Polri menurutnya juga perlu introspeksi diri dan segera menghentikan aksi-aksi koboi yang dilakukan anggotanya.
Sebagaimana diketahui, Kamis (7/3) pagi, sekitar Pukul 08.00 WIB, Mapolres OKU di Jalan S Parman Nomor 1 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dirusak dan dibakar sejumlah oknum TNI berseragam lengkap. (gir/jpnn)
Langkah tersebut menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S.Pane, agar ada efek pembelajaran yang bisa membuat para pejabat Polri di daerah lebih perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya.
"IPW mencatat ada dua pemicu kasus OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepas tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele," ujar Neta.
Menurutnya, di tahun 2012 ada 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 tewas dan 32 luka. Memasuki 2013, aksi koboi polisi masih saja marak. Bahkan hingga 7 Maret ada 4 kasus salah tembak yang belum ditangani dengan maksimal.
Penyebab yang kedua, Polri menurut Neta, diduga tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalulintas di OKU. Sehingga membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan membakar Polres OKU.
Neta melihat dari kasus ini menunjukkan para pejabat Polri di Sumsel tidak peka terhadap kasus sensitif yanng bisa memicu konflik. "Jika sikap, prilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan oleh Mabes Polri, dipastikan konflik antara polisi dengan TNI maupun dengan masyarakat akan terus terjadi. Jika konflik-konflik tersebut terjadi, jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI," ujarnya.
Untuk itu Neta menilai Polri harus mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang memang salah. Selain itu, Polri menurutnya juga perlu introspeksi diri dan segera menghentikan aksi-aksi koboi yang dilakukan anggotanya.
Sebagaimana diketahui, Kamis (7/3) pagi, sekitar Pukul 08.00 WIB, Mapolres OKU di Jalan S Parman Nomor 1 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dirusak dan dibakar sejumlah oknum TNI berseragam lengkap. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atasan Pembakar Polres Harus Bertanggungjawab
Redaktur : Tim Redaksi