jpnn.com - JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyoroti fenomena perbedaan pendapat di masyarakat menyikapi langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Irjen Dedi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.
BACA JUGA: Apa Kabar Berkas Perkara Ferdy Sambo Cs yang Ditolak Kejagung? Begini Kata Irjen Dedi
Dia juga mengatakan tidak ada kebijakan yang sempurna.
"Tidak ada kebijakan yang sempurna, karena itu silang pendapat atas penyesuaian harga BBM merupakan hal yang wajar dalam demokrasi," ujar Irjen Dedi dalam pernyataan tertulisnya.
BACA JUGA: Rizal Ramli Anggap BLT BBM Cuma Alat Pencitraan, Bukan Menyejahterakan Rakyat
Pernyataan tersebut dibacakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan pada webinar yang digelar oleh Divisi Humas Polri di Jakarta, Rabu (14/9).
Webinar kali ini mengangkat tema 'Penyesuaian Harga BBM Dalam Narasi Pembangunan di Indonesia'.
BACA JUGA: Dampak Kenaikan BBM Sudah Dirasakan Rakyat, Pemerintah Harus Segera Bertindak
Irjen Dedi memprediksi kenaikan harga BBM berdampak ke berbagai sektor.
Namun, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan berbagai program afirmatif bagi masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Yustinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut subsidi BBM naik tiga kali lipat dari perkiraan sebelumnya.
"APBN menganggarkan Rp 152,5 triliun, tetapi realisasi Rp 502,4 triliun, naik Rp 349,9 triliun," ucapnya.
Menurut Prastowo subsidi Rp 502,4 triliun itu tidak tepat sasaran, karena dinikmati dunia usaha (85 persen lebih untuk solar dan pertalite), rumah tangga mampu dan tidak lebih 5 persen oleh masyarakat miskin.
Padahal, lanjut Prastowo, besarnya subsidi itu setara untuk membangun 3.333 rumah sakit tipe menengah, 3.501 ruas tol baru, 227.886 sekolah dasar dan 41.666 puskesmas.
"Karena itu, kebijakan penyesuaian harga BBM diperlukan untuk menurunkan beban tambahan subsidi dan kompensasi, serta pengalihan subsidi yang lebih tepat sasaran dan adil," katanya.
Prastowo lantas meminta Polri untuk membantu mengawasi agar pemberian subsidi energi bisa tepat sasaran, termasuk dalam penyaluran program bantuan sosial.
Menanggapi hal itu Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto mengatakan Polri siap membantu.
"Polri dapat membantu edukasi, pengawalan bansos agar tepat sasaran dan melakukan penegakan hukum bila ada penyimpangan terhadap proses-proses," katanya.
Sementara itu Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Chairil Abdini mengatakan pemerintah perlu mengatur harga BBM, karena sifat harga minyak dunia yang sangat fluktuatif.
Menurutnya, risiko yang dihadapi pemerintah akan sangat besar jika tidak mengatur harga BBM.
"Akan terjadi oil schok sehingga inflasi akan tinggi dan memberatkan masyarakat," katanya. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang