JAKARTA - Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, perlindungan hak asasi manusia (HAM) harus berjalan selaras dengan kewajiban. Jika keseimbangan ini bisa berjalan dengan baik, menurut Irman, akan tercapai kemajuan bangsa di bidang HAM.
"Salah satu faktor penentu untuk menuju keseimbangan tersebut, sebagai negara demokrasi, Indonesia harus segera memiliki persamaan hak di depan hukum dan pemerataan kesempatan ekonomi," kata Irman Gusman usai pertemuan dengan sejumlah penggiat HAM di Ruang Kerja Ketua DPD RI, gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (13/2).
Terjadinya banyak pelanggaran HAM di berbagai daerah seperti dalam konflik agraria di Kabupaten Mesuji Lampung, konflik pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (kobar)di Kalimantan Tengah dan Papua Barat, kata Irman, itu juga bagian dari akibat tidak adanya persamaan hak dan kewajiban di depan hukum.
Lebih lanjut senator asal Sumatera Barat itu mengkritisi penyelenggaraan demokrasi tanpa didukung disiplin dan penegakan hukum. "Demokrasi seperti itu akan berbuah anarkisme," tegasnya.
Karena belum adanya persamaan hak, DPD mendorong agar setiap tindak kekerasan dapat diselesaikan dengan kearifan lokal. "Kearifan lokal penting karena demokrasi tidak bisa hanya sekedar prosedural saja," kata Irman Gusman.
Terakhir disarankannya agar pemimpin bangsa perlu duduk bersama untuk mengidentifikasi persoalan HAM di Indonesia. "Pemimpin bangsa perlu duduk bersama untuk mengindentifikasi masalah HAM. Itu yang jadi rumusan pokok dari pertemuan tadi," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspada Promo Kondom Dibalut Cokelat Valentine
Redaktur : Tim Redaksi