jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengaku lebih sreg bicara soal reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi akibat kerja para menteri yang biasa-biasa saja dalam mengatasi pandemi Covid-19, dibanding membicarakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.
“Reshuffle lebih menarik daripada HIP. Ini menandakan persoalan dampak pandemi lebih utama ketimbang masalah RUU HIP," kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Anies Terpental, Minta Azan tak Pakai Pengeras Suara, Kadrun Kena Batunya
Menurut Irwan, ancaman reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi menyiratkan adanya situasi kekinian pemerintah yang sedang menghadapi banyak persoalan.
Terutama wabah Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian.
BACA JUGA: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri, Rizal Ramli Langsung Menyerang Kabinet
Menurut Irwan, karena penanganan dampak pandemi Covid-19 lebih penting, maka seyogyanya pembahasan RUU HIP ini dihentikan DPR, bukan ditunda dengan dalih mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Jadi harus dihentikan, bukan ditunda," tegas Irwan.
Sebab, Irwan menambahkan, persoalan dampak pandemi merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Antara lain dia menyebutkan bahwa masalah ekonomi bangsa yang terancam rontok akibat pandemi Covid-19.
"Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19," pungkas anggota Komisi V DPR itu. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy