jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikabarkan ikut terdampak efisiensi anggaran.
Menurutnya, informasi terkait adanya efisiensi anggaran di BMKG hingga 50 persen tidak benar.
BACA JUGA: Legislator PDIP Minta Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Buruk ke Rakyat
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ucap Hasan dalam pesannya, pada Selasa (11/2).
Menurut dia, efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto diibaratkan untuk menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN, tetapi tidak mengurangi otot.
BACA JUGA: Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas
“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” kata dia.
Hasan menuturkan bahwa ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran atas kebijakan presiden tersebut.
BACA JUGA: Ikut Aturan Efisiensi Anggaran Pemerintah, RRI Pro 4 Semarang Beralih ke Streaming
Yang pertama, gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
“Jadi, mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” kata dia.
Sebelumnya, BMKG disebut terdampak efisiensi anggaran. Akibatnya, akurasi informasi cuaca hingga gempa bumi disebut menurun.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin, pada Sabtu (8/2). (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi