jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali meluruskan isu tidak sedap yang menuding parlemen akan mengesahkan undang-undang yang melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta perzinahan.
Bamsoet menegaskan bahwa tidak ada satu kalimat yang memberi ruang dan peluang bagi pengesahan UU LGBT maupun perzinahan baik itu di KUHP maupun Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.
BACA JUGA: Ditanya Puisi Fadli Zon, Romi Jawab Enteng
“Jadi, saya yakinkan dan saya nyatakan dengan tegas tidak ada itu,” tegas Bamsoet kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).
Dia menjamin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Legislator Partai Golkar itu bahkan berani mempertaruhkan jabatan di DPR. Pun demikian dengan anggota DPR juga berani mempertaruhkan jabatannya.
BACA JUGA: Penjelasan Bamsoet soal Alasan DPR Tunda Penetapan Calon Hakim MK
“Saya sudah sampaikan kalau ada (aturan yang melegalkan) LGBT yang masuk, saya yang akan pertama kali mundur dari ketua DPR,” ujar politikus berlatar belakang pengusaha dan wartawan itu.
Lain Bamsoet, lain pula Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Dia mengaku, selama dua hari terakhir ini partainya mendapatkan serangan kampannye hitam berupa tuduhan yang tidak mendasar di beberapa WhatsApp grup yang menyatakan Fraksi PPP menyetujui UU yang mengesahkan pernikahan sesama jenis atau LGBT.
BACA JUGA: Dua WNI Dimutilasi, Bamsoet Minta Polri Berkoordinasi dengan Interpol
“Saya perlu menegaskan dalam kesempatan ini bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang keji yang tidak bermoral dan tidak ada dasarnya sama sekali,” ujar Romi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).
Jadi, Romi menegaskan bahwa ini jelas sebuah kampanye hitam yang dialamatkan kepada partai berlambang Kakbah ini. Sebab, ujar dia, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdapat tuduhan seperti itu.
Padahal, lanjut Romi, di DPR pun tidak ada UU yang bisa dikaitkan dengan disetujuinya keberadaan LGBT, kecuali revisi KUHP yang masib berjalan.
“Posisi PPP sejak Januari 2018 (ketika) pertama kali digulirkannya revisi KUHP, partai kami tetap konsisten sampai kapanpun menolak keberadaan LGBT karena tidak ada satu agama yang memperbolehkan,” jelas Romi.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Turun Lagi, Bamsoet: Kalau Bisa Gratis
Redaktur & Reporter : Boy