jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum 2045 Untoro Hariadi mengatakan saat ini muncul kekhawatiran dari akademisi bahwa energi masyarakat politik lebih banyak terserap ke isu Pemilu 2024.
Sebab, 2024 bukan saja menjadi tahun politik di mana Indonesia bakal memiliki Presiden baru.
BACA JUGA: Pengamat Maritim Usulkan Penggunaan e-Voting bagi Pelaut pada Pemilu 2024
Tahun tersebut juga menjadi tahun terakhir berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang ditetapkan melalui UU No 17 Tahun 2007 pada era pemerintahan SBY.
Sejumlah guru besar dan akademisi se-Indonesia yang berhimpun dalam Forum 2045 berencana menggelar “Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045” pada Oktober mendatang di Jakarta.
BACA JUGA: Partai Garuda Sindir Pihak yang Merasa Dijegal di Pemilu 2024, Pakai Kata Merengek
“Kalangan akademisi bersama seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi dalam penyusunan cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi, rencana pembangunan ke depan bermakna sangat strategis karena pada 2045 usia Indonesia tepat seabad,” kata Untoro, dalam keterangannya, Kamis (1/9).
Menurut Untoro, di usia republik yang mendekati seratus tahun ini, publik perlu mengevaluasi sejauh mana bangsa ini bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai tercantum dalam UUD 1945.
BACA JUGA: Mantapkan Diri Hadapi Pemilu 2024, PDIP Kalbar Gelar Rakerda Memperkuat Konsolidasi
“Jika memang masih banyak tujuan berbangsa yang belum terengkuh, kita perlu bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa tercapai,” lanjutnya.
Untoro menyebut penyusunan rencana pembangunan, apalagi yang berdimensi panjang, seharusnya melibatkan lebih banyak kalangan.
Kelompok-kelompok masyarakat dinilai akan menyumbangkan gagasan akan semakin memperkaya perspektif pembangunan.
Hal tersebut juga bisa menghindarkan bangsa dari potensi konflik yang dipicu berbagai program pembangunan.
“Dalam beberapa dekade terakhir, rakyat masih sering menjadi korban pemiskinan dan penggusuran dari kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai bangsa yang semakin matang, hal semacam itu seharusnya tak terjadi lagi,” jelas dosen Universitas Janabadra tersebut.
Forum 2045 untuk mengajak berbagai kelompok bangsa berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan ini merupakan upaya high politics yang semestinya direspons positif oleh pemerintah dan partai politik.
Dia menyebutkan melalui Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045, akademisi juga ingin mencari format baru bagi hubungan kalangan akademisi dengan masyarakat politik dan mungkin juga kelompok bisnis.
"Di era yang penuh tantangan dewasa ini, suara moral dari kampus harus lebih sering hadir ke tengah publik,” tandasnya.
Rencana simposium tersebut telah mendapat respons positif dari ilmuwan, akademisi, dan pegiat sosial dari berbagai latar belakang dan organisasi.
Dia mencontohkan pada kegiatan Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Universitas Proklamasi 45, Universitas Bung Hatta, Universitas Janabadra, Institut Harkat Negeri, Universitas Negeri Jakarta, Institut Kahade, Universitas Samawa, Universitas Paramadina, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Pusat Studi Pendidikan IKA Universitas Negeri Yogyakarta. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan