jpnn.com, BANDUNG - Dana hibah KNPI Jabar yang tidak dicairkan pemda setempat hingga saat ini menyisakan tanda tanya besar di benak para aktivis kepemudaan tersebut.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Yudha Munajat Saputra, menegaskan pihaknya tidak akan memberi dana bagi KNPI jika masih ada konflik internal di dalamnya.
BACA JUGA: Usulkan Dana Organisasi Kepemudaan Jawa Barat Segera Dicairkan
Sementara itu, konflik internal yang dimaksud adalah dualisme di tingkat Jawa Barat.
Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima ketika KNPI di tingkat pusat bersengketa sedemikian rupa sehingga berakibat pada penyegelan Sekretariat DPP KNPI di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
BACA JUGA: Ratusan Anak Yatim Piatu Subang Dapat Bantuan Jelang Lebaran
Belum cairnya dana hibah ini dianggap merugikan organisasi kepemudaan (OKP) yang berhimpun di KNPI.
Sementara itu, Grandy Ramdhana, Wakil Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, mengungkapkan bahwa memang betul tiap OKP memiliki jatah uang pembinaan dari hibah KNPI Jawa Barat tersebut.
BACA JUGA: KNPI Dukung Penguatan KPK
Namun, sekalipun diakumulasi jumlahnya tidak setengah total nilai hibah.
“Coba hitung kasar. Jika per OKP mendapat dana 10 juta rupiah, dikali 100 OKP hanya menghabiskan dana 1 miliar. Tidak pernah jelas, berapa OKP yang menyerap dana tersebut setiap tahunnya. Kemudian, sisanya digunakan apa?” ujar Grandy.
Grandy yakin OKP memiliki militansi yang kuat dan tidak akan menjadikan keterlambatan ini sebagai gangguan yang berarti.
“Saya yakin bahwa OKP memiliki militansi yang kuat. Aneh jika ada OKP yang merasa terganggu dengan macetnya dana 10 juta per tahun sementara kebutuhannya jauh dari itu.Terbukti hingga hari ini banyak OKP tetap eksis bahkan tanpa bantuan dana dari pemerintah sama sekali," tegasnya.
Hal senada disampaikan Muchamad Sukma Abdillah, Wakil Ketua BM Kosgoro Jawa Barat.
Menurutnya OKP hanya dijadikan sebagai alasan oleh pihak tertentu untuk melakukan pencairan hibah padahal belum tentu dana OKP tersebut benar-benar diserap oleh yang berhak.
“Berapa banyak OKP yang betul-betul menyerap anggaran itu? Jika ada yang tidak menyerap apakah dananya dikembalikan ke kas negara? Saya pikir transparansi dan akuntabilitas masih jadi persoalan yang harus dibenahi dalam tubuh KNPI penerima hibah.” ujarnya.
Aktivis yang akrab disapa Uma ini berpendapat bahwa kegaduhan yang ada di KNPI Jawa Barat saat ini bukan mengenai aspek legal formal, tetapi mengenai dana hibah KNPI yang biasanya dinikmati secara bancakan oleh para oknum.
“Seperti penerima dana hibah lainnya, KNPI semestinya diperiksa oleh institusi-institusi pengawas dan penegakan hukum agar tidak menimbulkan prasangka akibat rendahnya keterbukaan dalam pengelolaan dana.” pungkasnya.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mulai Pelajari Mekanisme Hibah dan Bansos
Redaktur & Reporter : Natalia