jpnn.com, WASHINGTON - Hukum karma seperti menerpa Donald Trump. Dulu menyerang habis-habisan Hillary Clinton terkait skandal surat elektronik (surel atau e-mail). Sekarang giliran sang anak, Ivanka Trump, yang tersandung persoalan yang sama.
Ivanka yang berposisi sebagai penasihat senior presiden dilaporkan tak sepenuhnya menggunakan surel resmi untuk urusan pemerintahan. Seperti dilaporkan Washington Post, istri Jared Kushner -yang juga berposisi sebagai penasihat senior- itu bertukar ratusan surel berisi urusan negara melalui e-mail akun pribadinya sepanjang 2017.
BACA JUGA: Trump Abaikan Bukti MBS Dalang Pembunuhan Khashoggi
''Dia adalah pelanggar terbesar di Gedung Putih,'' ujar salah seorang mantan petinggi kabinet Trump.
Akun yang dimaksud adalah domain bersama yang digunakan keluarga Ivanka dan Kushner. Mereka membuat akun saat sang suami berencana menjadi penasihat Gedung Putih. Saat itu Ivanka mulai menggunakan e-mail untuk berkirim pesan dengan pejabat AS.
BACA JUGA: Trump Pecat Staf Gedung Putih yang Bikin Melania Murka
''Hei Linda, apakah kita bisa bertemu untuk bicara kemungkinan kolaborasi.'' Begitu tulis Ivanka kepada Kepala Lembaga UKM AS Linda McMahon pada akhir Februari 2017.
Saat itu, tindakan Ivanka sah-sah saja. Dia bukan pejabat publik yang terikat berbagai aturan dan etika Gedung Putih. Namun, kebiasaan tersebut masih bertahan setelah Ivanka disumpah sebagai penasihat senior Maret tahun lalu.
BACA JUGA: Prancis Serukan Kekaisaran Eropa, Trump Ngambek
''Saat melalui transisi, dia beberapa kali menggunakan e-mail pribadi. Kebanyakan untuk logistik dan jadwal keluarga,'' ujar Peter Mirijanian, juru bicara firma hukum Abbe Lowell yang menjadi kuasa hukum Ivanka.
Menurut dia, Ivanka terlambat diberi penjelasan oleh tim Gedung Putih mengenai prosedur komunikasi elektronik. Tim kuasa hukum juga sudah meneruskan surat elektronik yang dirasa penting ke surel berdomain state.gov. Dengan begitu, tidak ada prosedur yang dilanggar.
Direktur Eksekutif American Oversight Austin Evers menegaskan, Donald Trump sudah membicarakan penyalahgunaan dokumen elektronik yang dilakukan Hillary Clinton sejak 2016. Sampai kampanye pemilu paro waktu pun, slogan ''Crooked Hillary'' alias Hillary Licik dan ''Penjarakan Dia'' masih terdengar.
''Keluarga presiden bukan pihak kebal hukum. Menurut saya, harus ada penyelidikan lebih lanjut,'' ujarnya. Dia meminta Kongres AS bisa menyelidiki masalah itu.
Hal tersebut diamini Senator Richar Blumenthal. Politikus Demokrat itu menyatakan bahwa penyelidikan memang harus diinisiatori parlemen.
''Menurut saya, ada gambaran besar yang harus dicari. Seperti saat dia mencampurkan urusan pemerintah dengan urusan merek pakaiannya,'' ujarnya menurut The Hill.
Menurut BBC, pemerintah tidak melarang penggunaan e-mail pribadi. Namun, Undang-Undang Catatan Kepresidenan dan Undang-Undang Catatan Federal menyatakan bahwa pejabat harus memindahkan isi surat ke akun resmi dalam jangka waktu 20 hari. Lalu, e-mail dengan informasi khusus tak boleh dibagikan. (bil/c17/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Referendum Sensitif yang Mengkhawatirkan
Redaktur & Reporter : Adil