jpnn.com - JAKARTA -- Konstituen menginginkan Partai Golkar (PG) tidak menjadi pendukung pemerintah. Namun, partai berlambang pohon beringin teduh ini diharapkan bisa tetap penyeimbang dan berada di luar kekuasaan sehingga dapat menyikapi kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan obyektif.
"Aspirasi daerah ingin Golkar tetap di KMP (Koalisi Merah Putih) dan tetap penyeimbang," kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, saat dihubungi, Rabu (3/12).
BACA JUGA: Ada Waketum Golkar yang Fokus Urus KMP
Lalu Mara menjelaskan, posisi PG dan parpol yang tergabung dalam KMP semakin diuntungkan dengan menjadi penyeimbang, karena tidak selalu memandang positif kinerja pemerintah.
Ketika pemerintah dievaluasi dan ternyata gagal dalam menjalankan kinerjanya, tentu sebagai penyeimbang harus mengkritisi pemerintah dengan bijak. Sebaliknya kata dia, kalau ternyata pemerintah sukses menjalankan kinerjanya harus diapresiasi.
BACA JUGA: PKS Isyaratkan Tolak Perppu Pilkada
Sekretaris DPD Golkar, Cianjur, Deden Nasihin, menyatakan peranan PG yang sangat berpengaruh membuat figur Ical disegani. Ical dinilai mampu mengelola partai dengan baik sehingga soliditas partai terjaga.
Pengurus DPD di seluruh Indonesia bersikap loyal kepada Ical. Sayangnya, kesolidan ini ingin dirusak oleh pihak eksternal yang tidak menyukai PG berkembang pesat. "Mereka gagal merusak soliditas kita. Golkar tetap kuat dan berkomitmen membangun bangsa ini menjadi lebih baik," tegas Deden.
BACA JUGA: Misbakhun: Regenerasi di Golkar Adalah Keharusan
Pakar hukum tata negara, Andi Irman Putra Sidin, mengapresiasi ketegasan Golkar sebagai partai penyeimbang. "Ini semakin mempertegas kekuatan konstitusi," paparnya.
Irman menyatakan sikap sebagai penyeimbang ini menjadi nafas bagi kehidupan konstitusi di negeri ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dijadwalkan Natalan di Papua
Redaktur : Tim Redaksi