JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR dari Jafar Hafsah, sudah diambil alih oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Terkait hal tersebut, Jafar pun memberikan klarifikasinya.
"(maksudnya) Mengambil alih untuk mengkoordinasikan sidang (paripurna) ini. Itu persiapan-persiapan semuanya," kilah Jafar saat dicegat wartawan, Jumat (30/3), usai rapat paripurna DPR di Jakarta.
Jafar menegaskan, dirinya tidak pernah menyatakan statemen yang memicu kesalahpahaman tersebut. "Iya," tegas Jafar dikonfirmasi. "Saya hanya mengatakan, pimpinan partai menyetujui adanya pemahaman mengenai penarikan subsidi, ya seperti itu," lanjut Jafar.
Apakah pernah menyebut angka Rp2000? Jafar bilang, "Saya tidak ngomong Rp2000. Pertanyaannya dia (wartawan) yang bertanyakan begitu." katanya.
Jafar mengatakan, pimpinan partai semuanya dapat memahami subsidi BBM. Soal rapat terakhir di Cikeas, Jafar mengaku hadir dan ada Ical juga disana. "Apa isinya rapat kan sudah dipidatokan presiden," kata Jafar.
Jika ada yang menyatakan bahwa perubahan sikap Partai Golkar terkait pernyataan anda bagaimana? Menurut Jafar, sejatinya, karena di media dimuatnya seperti itu, barangkali itu yang menyebabkan mereka mengatakan, "Bahwa saya mengatakan bahwa Golkar yang mengajukan itu angka."
Ditanya, pernahkah pimpinan partai menyatakan setuju kenaikan BBM tapi minta kompensasi? Menurut Jafar, pada prinsipnya dia (pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi) dapat memahami itu semua.
Adakah usulan partai minta kompensasi kenaikan BBM? Menurut Jafar, ada. "Persyaratan-persyaratannya tentu ada. Misalnya infrastruktur dapat diperbaiki, dapat dikemudian bagi yang mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin diberikan dukungan. Infrastruktur desa diperbaiki," kata Jafar.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat mengoreksi pernyataan Ketua FPD di DPR Jafar Hafsah yang menyatakan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga tertentu.
"Partai Demokrat mengoreksi pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, yang menyatakan, bahwa Ketum Partai Golkar mengusulkan kenaikan harga BBM, dengan angka tertentu yang kemudian menyebabkan dinamika politik dan kesalahpahaman," kata Anas, didampingi Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono, di Jakarta, Kamis (29/3), malam.
"Jadi, saya ketua umum dan Sekjen mengoreksi bahwa pernyataan itu tidak benar. Dan ketua fraksi sudah menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bahwa pernyataan itu tidak seperti itu dan tidak dimaksudkan untuk menggangu dinamika di dalam relasi yang sehat di dalam koalisi," lanjut Anas.
Dia menegaskan, untuk sementara waktu, tugas-tugas ketua fraksi diambil alih olehnya. "Untuk sementara waktu tugas-tugas ketua fraksi saya ambil langsung. Ketua umum mengkoordinasi secara langsung seluruh anggota Fraksi (FPD) di DPR RI . Saya dan Sekjen bertanggungjawab langsung menjadi panglima di dalam seluruh proses ini," kata Anas.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkas Persyaratan Cagub Banyak yang Kurang
Redaktur : Tim Redaksi