jpnn.com, JAKARTA - Bencana banjir di wilayah Jakarta sebenarnya bisa dihindari dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta.
Hal ini seharusnya dijalankan seperti yang dijanjikan Anies Baswedan pada kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: FPI Sebut 3 Menteri Lemah Soal Natuna, Anies Baswedan yang Dibanjiri Kritik
"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkret yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Minggu (5/1).
Menurut Gembong selama dua tahun ini, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang konkret dari Anies.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Banjir Jakarta, Anies Baswedan Disindir, Ahok Dirindukan, FPI Dipuji
Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini.
Menurutnya, pemerintah pusat pun sudah mencoba untuk kerja sama penanggulangan banjir di Jakarta melalui program sodetan Kali Ciliwung.
Pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan, sedangkan pemprov melakukan pembebasan lahan, akan tetapi u[aya tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekedar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat," lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan, tegasnya, mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan dalam dua tahun ini.
"Perlu adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta 2016 silam yang dinilai efekti, jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," tambahnya.
Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan upaya pengendalian banjir sebenarnya telah dilakukan pemerintah pusat dengan bekerja sama Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo.
Kerja sama itu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.
Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.
"Namun, kini penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” tuturnya.
Sebagai gantinya, Anies menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang daerah bantaran sungai serta berjanji untuk tidak menggusur pemukiman warga.
Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan sebelumnya. Yaitu dengan cara mengeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar sehingga konsekuensinya pemukiman warga di bantaran sungai harus digusur.
"Nah kemudian yang perlu dipahami, kalau kita di tengah kota mau melakukan naturalisasi, maka lahan yang dibebaskan harus lebih besar. Karena kalau mau di naturalisasi kemiringannya harus landai, enggak bisa curam," kata Nirwono. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia