JAKARTA- Wacana pemindahan ibu kota negara di luar pulau Jawa, mulai marak, sejak terjadi bencana banjir yang melumpuhkan Jakarta. Wacana tersebut menjadi pro kontra. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memilih menjadi pihak yang kontra. Dia menilai, pemindahan ibukota tidak menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
"Pendapat saya pribadi, solusinya bukan pindah. Tapi memperbaiki infrastruktur di Jakarta,"jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK di Kantor Presiden, Jumat (18/1).
Menurut Wakil Presiden periode 2004-2009 itu, ada banyak hal yang harus dipikirkan, sebelum memutuskan memindahkan ibukota negara. Salah satunya, lokasi pemindahan, kemudian personil-personil pemerintah pusat yang harus ikut dipindahkan. "Kalau pindah pertama, kedua pindah kantor gampang, pindah orangnya gimana. Itu kan harus dipikirkan,"jelas JK.
Menurut JK, dari keduanya, yang cukup sulit adalah persoalan pemindahan personil. Sebab jumlah personil pemerintahan pusat tidak sedikit. Di sisi lain, harus dipikirkan juga segala fasilitas yang diperlukan para pegawai pemerintahan tersebut. "Katakanlah orang di pusat 200 ribu orang atau berapalah. Itu bagaimana caranya pindah orang, tidak semudah itu. Belum lagi bagaimana nanti fasilitas perumahannya dan lain-lain,"tegas dia.
JK menekankan, wacana pemindahan ibukota seharusnya tidak menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Melainkan prioritas dalam perbaikan-perbaikan infrastruktur untuk mencegah terjadinya banjir. Diantaranya, dengan menambah jumlah saluran air atau memperbesar kapasitas sungai Ciliwung.
"Nggak ada gunanya pindah tapi Jakarta tetap kumuh. Yang kita hindari kekumuhannya, kemacetannya, banjirnya diselesaikan, bukan ibukotanya diselesaikan. Jangan balik pikiran,"imbuh dia.
Senada dengan JK, Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga menyatakan kurang sepakat dengan wacana pemindahan ibukota. Menurut dia, pemindahan ibukota cukup rumit, sebab harus ada pemikiran panjang terkait berbagai hal seperti pembiayaan dan lokasi yang tepat.
"Saya membaca pikiran-pikiran itu. Kita jangan latah. Karena banjir kita kemudian memikirkan lagi hal itu. Pikiran seperti itu bagus-bagus saja, tapi semuanya itu tidak mudah. Apalagi DKI ini diatur dalam sebuah Undang-Undang Ibukota Negara,"urai Hatta di kantor Presiden.
Hatta melanjutkan, hal mendesak yang perlu dilakukan untuk menangani persoalan banjir adalah penataan Jabodetabek. Dia menuturkan, sudah ada masterplan terkait soal penataan tersebut. Diakui Hatta, penyelesaian masterplan memakan waktu cukup lama. Namun, bukan berarti persoalan banjir harus diselesaikan dengan memindahkan ibukota.
"Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Kita berbicara bahwa persoalan DKI tidak bisa diselesaikan DKI saja karena ada keterkaitan dengan Jabodetabek, Pemprov Banten dan Jabar. Makanya otoritas jasa transportasi penting. Bukan untuk mengambil alih peran atau fungsinya, tapi untuk mengkoordinasikan lebih baik lagi,"paparnya.
Sebelumnya , wacana pemindahan ibukota kembali muncul setelah Jakarta diterjang banjir besar. Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Ketua DPR Marzuki Alie.
"Dia menuturkan, dengan cara tersebut beragam persoalan ibukota seperti kemacetan dan sampah bisa diurai satu persatu. Wacana pemindahan ibu kotaIndonesia sebenarnya bukan barang baru. Sejak masa Presiden Soekarno, dialektika soal itu sudah muncul. Waktu itu Bung Karno mengusulkan Palangkaraya sebagai salah satu alternatif pengganti Jakarta. (Ken)
"Pendapat saya pribadi, solusinya bukan pindah. Tapi memperbaiki infrastruktur di Jakarta,"jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK di Kantor Presiden, Jumat (18/1).
Menurut Wakil Presiden periode 2004-2009 itu, ada banyak hal yang harus dipikirkan, sebelum memutuskan memindahkan ibukota negara. Salah satunya, lokasi pemindahan, kemudian personil-personil pemerintah pusat yang harus ikut dipindahkan. "Kalau pindah pertama, kedua pindah kantor gampang, pindah orangnya gimana. Itu kan harus dipikirkan,"jelas JK.
Menurut JK, dari keduanya, yang cukup sulit adalah persoalan pemindahan personil. Sebab jumlah personil pemerintahan pusat tidak sedikit. Di sisi lain, harus dipikirkan juga segala fasilitas yang diperlukan para pegawai pemerintahan tersebut. "Katakanlah orang di pusat 200 ribu orang atau berapalah. Itu bagaimana caranya pindah orang, tidak semudah itu. Belum lagi bagaimana nanti fasilitas perumahannya dan lain-lain,"tegas dia.
JK menekankan, wacana pemindahan ibukota seharusnya tidak menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Melainkan prioritas dalam perbaikan-perbaikan infrastruktur untuk mencegah terjadinya banjir. Diantaranya, dengan menambah jumlah saluran air atau memperbesar kapasitas sungai Ciliwung.
"Nggak ada gunanya pindah tapi Jakarta tetap kumuh. Yang kita hindari kekumuhannya, kemacetannya, banjirnya diselesaikan, bukan ibukotanya diselesaikan. Jangan balik pikiran,"imbuh dia.
Senada dengan JK, Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga menyatakan kurang sepakat dengan wacana pemindahan ibukota. Menurut dia, pemindahan ibukota cukup rumit, sebab harus ada pemikiran panjang terkait berbagai hal seperti pembiayaan dan lokasi yang tepat.
"Saya membaca pikiran-pikiran itu. Kita jangan latah. Karena banjir kita kemudian memikirkan lagi hal itu. Pikiran seperti itu bagus-bagus saja, tapi semuanya itu tidak mudah. Apalagi DKI ini diatur dalam sebuah Undang-Undang Ibukota Negara,"urai Hatta di kantor Presiden.
Hatta melanjutkan, hal mendesak yang perlu dilakukan untuk menangani persoalan banjir adalah penataan Jabodetabek. Dia menuturkan, sudah ada masterplan terkait soal penataan tersebut. Diakui Hatta, penyelesaian masterplan memakan waktu cukup lama. Namun, bukan berarti persoalan banjir harus diselesaikan dengan memindahkan ibukota.
"Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi. Kita berbicara bahwa persoalan DKI tidak bisa diselesaikan DKI saja karena ada keterkaitan dengan Jabodetabek, Pemprov Banten dan Jabar. Makanya otoritas jasa transportasi penting. Bukan untuk mengambil alih peran atau fungsinya, tapi untuk mengkoordinasikan lebih baik lagi,"paparnya.
Sebelumnya , wacana pemindahan ibukota kembali muncul setelah Jakarta diterjang banjir besar. Salah satu pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Ketua DPR Marzuki Alie.
"Dia menuturkan, dengan cara tersebut beragam persoalan ibukota seperti kemacetan dan sampah bisa diurai satu persatu. Wacana pemindahan ibu kotaIndonesia sebenarnya bukan barang baru. Sejak masa Presiden Soekarno, dialektika soal itu sudah muncul. Waktu itu Bung Karno mengusulkan Palangkaraya sebagai salah satu alternatif pengganti Jakarta. (Ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DKI Banjir Besar, BNPB Hanya Siapkan Rp 15,4 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi