JAKARTA - Kuasa Hukum Direksi PT Prima Mitrajaya Mandiri (PMM) dan PT Teguh Jayaprima Abadi (TJA) Halim Jawan dari Kantor Pengacara SNR, Robin Siagian mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengabaikan fakta persidangan atas tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya.
Robin menilai tuntutan JPU yang ingin menjerat kliennya 3,5 tahun sangat mengada-ada. Apalagi kata dia, saksi dan dokumen jelas menunjukkan bahwa dana sebesar 2 Juta USD yang diberikan MP. Evans adalah merupakan bagian dari Sales & Purchase Agreement (SPA) bukan merupakan biaya pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan perkebunan Desa Rantau Hempang, Kalimantan Timur.
Dijelaskan Robin, berdasarkan perjanjian jual beli saham yang dilakukan dengan mitra asingnya tersebut, klien baru akan menerima semua haknya dari penjualan saham milikinya sebesar USD 6 juta apabila seluruh izin HGU telah keluar.
"Sehingga pembayaran berdasarkan termin prestasi sebagaimana tertuang di perjanjian yaitu 30 persen setelah izin-izin lengkap dan perusahaan telah beralih ke pemilik baru. 30 persen lagi setelah ada pengukuran lahan, dan sisanya 40 persen setelah sertifikat HGU terbit," kata Robin saat menaggapi tuntutan JPU di Jakarta, Senin (28/1).
Kasus ini bermula dari kepemilikan Halim Jawan atas lahan yang akan dijadikan perkebunan yang kemudian sebagian besar sahamnya dibeli oleh yaitu M.P Evans & Co Limited. Namun dalam perkembangannya, mitra asingnya meminta agar Halim Jawan mengurus HGU pada lahan yang belakangan diketahui merupakan lahan kawasan Budi Daya Kehutanan.
Halim Jawan memperingatkan mitra asingnya agar tidak melakukan illegal logging di atas lahan Hutan Produksi, namun dirinya malah dituduh menggelapkan dana pengurusan HGU sebesar 2 Juta USD, yang saat ini disidangkan di PN Jakarta selatan.
Robin menegaskan bahwa tidak benar jika disebutkan perusahaan mengalami kerugian sebesar USD 2 juta karena terlambatnya pengurusan HGU. Faktanya kata dia, saat ini perusahaan telah memiliki 10.000 Hektar perkebunan kelapa sawit yang telah dipanen dari total 33.500 Hektar kawasan yang dimilki Izinnya PMM dan TJA.
“Klien kami malahan yang dirugikan, karena saat ini perusahaan sudah memanen kebun sawitnya. Padahal mereka belum menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada klien kami untuk alih sahamnya sesuai Sales and Purchase Agreement,” pungkasnya. (awa/jpnn)
Robin menilai tuntutan JPU yang ingin menjerat kliennya 3,5 tahun sangat mengada-ada. Apalagi kata dia, saksi dan dokumen jelas menunjukkan bahwa dana sebesar 2 Juta USD yang diberikan MP. Evans adalah merupakan bagian dari Sales & Purchase Agreement (SPA) bukan merupakan biaya pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan perkebunan Desa Rantau Hempang, Kalimantan Timur.
Dijelaskan Robin, berdasarkan perjanjian jual beli saham yang dilakukan dengan mitra asingnya tersebut, klien baru akan menerima semua haknya dari penjualan saham milikinya sebesar USD 6 juta apabila seluruh izin HGU telah keluar.
"Sehingga pembayaran berdasarkan termin prestasi sebagaimana tertuang di perjanjian yaitu 30 persen setelah izin-izin lengkap dan perusahaan telah beralih ke pemilik baru. 30 persen lagi setelah ada pengukuran lahan, dan sisanya 40 persen setelah sertifikat HGU terbit," kata Robin saat menaggapi tuntutan JPU di Jakarta, Senin (28/1).
Kasus ini bermula dari kepemilikan Halim Jawan atas lahan yang akan dijadikan perkebunan yang kemudian sebagian besar sahamnya dibeli oleh yaitu M.P Evans & Co Limited. Namun dalam perkembangannya, mitra asingnya meminta agar Halim Jawan mengurus HGU pada lahan yang belakangan diketahui merupakan lahan kawasan Budi Daya Kehutanan.
Halim Jawan memperingatkan mitra asingnya agar tidak melakukan illegal logging di atas lahan Hutan Produksi, namun dirinya malah dituduh menggelapkan dana pengurusan HGU sebesar 2 Juta USD, yang saat ini disidangkan di PN Jakarta selatan.
Robin menegaskan bahwa tidak benar jika disebutkan perusahaan mengalami kerugian sebesar USD 2 juta karena terlambatnya pengurusan HGU. Faktanya kata dia, saat ini perusahaan telah memiliki 10.000 Hektar perkebunan kelapa sawit yang telah dipanen dari total 33.500 Hektar kawasan yang dimilki Izinnya PMM dan TJA.
“Klien kami malahan yang dirugikan, karena saat ini perusahaan sudah memanen kebun sawitnya. Padahal mereka belum menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada klien kami untuk alih sahamnya sesuai Sales and Purchase Agreement,” pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batubara Telat, PLTU Kritis
Redaktur : Tim Redaksi