jpnn.com, KENDARI - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari memvonis bebas terdakwa Yusmin dalam kasus korupsi izin tambang PT Toshida Indonesia, Senin (14/2).
Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim I Nyoman Wiguna menyatakan mantan Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Sulawesi Tenggara itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU).
BACA JUGA: 3 Remaja Perempuan yang Bertikai Menggunakan Pisau di Kendari Akhirnya Berdamai
"Mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa," ucap I Nyoman Wiguna saat membacakan surat putusan.
Hakim mempertimbangkan Yusmin tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.
BACA JUGA: Apa Motif Perempuan Ini Membayar MYL dan DA untuk Membunuh Vicky Firlana?
Diketahui, Yusmin sebelumnya dituntut 10 tahun penjara oleh JPU karena menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia.
Akibatnya, atas persetujuan RKAB itu PT Toshida Indonesia melakukan penambangan secara ilegal karena Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kabupaten Kolaka telah dicabut pada 2020.
BACA JUGA: Kolonel Rahmat Ungkap Detik-detik Sebelum Mayjen Abdul Harris Napoleon Meninggal
Majelis hakim menyebutkan penerbitan RKAB PT Toshida Indonesia merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kewenangan untuk menandatangani persetujuan RKAB adalah Kepala Dinas ESDM Sultra.
"Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) bukanlah syarat untuk persetujuan RKAB tahunan," kata majelis hakim.
Pembayaran PNBP PKH PT Toshida Indonesia tidak berkaitan dengan tanggung jawab Yusmin saat menjabat Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra saat itu.
"Tidak ada hubungan dengan instansi terdakwa, melainkan kewenangan instansi yang lain," ungkapnya.
Diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menetapkan empat orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi terkait izin pertambangan PT Toshida Indonesia pada 17 Juni 2021.
Salah satu di antaranya mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Yusmin.
Atas dugaan korupsi itu, Kejati Sultra menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 168 miliar dan ditambah pengapalan yang dilakukan PT Toshida Indonesia sebanyak empat kali setelah pencabutan IPPKH dengan kerugian negara mencapai Rp 75 miliar. (mcr6/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : La Ode Muh Deden Saputra