jpnn.com, NEW DELHI - Pihak-pihak berwenang di India membatalkan lebih dari 500 layanan kereta api pada Senin karena seruan protes para pemuda yang menolak kebijakan baru terkait rekrutmen militer.
Para pemuda menilai langkah pemerintah tersebut akan merampas kesempatan mereka berkarir di angkatan bersenjata.
BACA JUGA: Efek Demo FPI dan PA 212 di Kedubes India, Begini Kondisi Jalan Rasuna Said
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu meluncurkan rencana yang disebut Agnipath, atau "jalan api".
Skema ini bertujuan meremajakan angkatan perang India yang berkekuatan 1,38 juta orang dengan cara merekrut lebih banyak anak muda, tetapi hanya untuk masa dinas empat tahun saja.
BACA JUGA: Incar Gelar Indonesia Open 2022, Jagoan India Malah Gugur Lebih Cepat
Analis mengatakan skema ini juga akan membantu memotong biaya pensiun yang terus meningkat.
Namun, para pengunjuk rasa mengatakan rencana itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan pekerjaan tetap di militer, yang memberikan jaminan pensiun, tunjangan lain, dan status sosial.
BACA JUGA: Slamet PA 212 Minta Dubes India Segera Tinggalkan Indonesia, Kalau Tidak…
Para pejabat tinggi pertahanan mengatakan pada Minggu bahwa rencana itu bertujuan untuk memodernisasi pasukan dan tidak akan ditarik meskipun diprotes oleh ribuan pemuda yang telah menyerang dan membakar kereta api dan bentrok dengan polisi sejak pekan lalu.
Satu orang telah tewas dan polisi telah menangkap lebih dari 300 pengunjuk rasa.
Kementerian perkeretaapian mengatakan dalam pernyataannya bahwa lebih dari 500 perjalanan kereta api telah dibatalkan pada Senin karena seruan mogok protes.
Di kota timur Kolkata, seorang pengunjuk rasa memegang plakat dengan pesan "Boikot Agnipath" dan menuntut rencana itu dibatalkan.
"Saya ingin kementerian pertahanan menghentikan percobaan ini. Saya membutuhkan pekerjaan yang pasti dan mereka tidak berhak menawarkan pekerjaan sementara," kata pemuda itu kepada saluran berita televisi.
Di bawah skema itu, 46.000 taruna akan direkrut tahun ini dengan masa dinas empat tahun dan 25 persen dari mereka akan dipertahankan setelah empat tahun. Perekrutan dimulai bulan ini.
Dalam upaya mengakhiri protes, pemerintah telah menyesuaikan bagian-bagian rencana itu untuk menawarkan lebih banyak tentara federal dan pekerjaan di pemerintah negara bagian setelah mereka berdinas.
Seorang analis kebijakan mengatakan bagian penting dari rencana itu bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk uang pensiun.
"Skema Agnipath akan mengurangi biaya seumur hidup tenaga kerja hingga beberapa puluhan juta rupee per kepala," kata Nitin Pai, direktur Pusat Penelitian Kebijakan Publik Institusi Takshashila, menulis di surat kabar Mint. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif