Sembilan jaringan jalan itu, Sicincin-Malalak, Malalak-Balingka-Jembatan Ngarai-Bukitinggi, Duku-Sicincin, Alahanpanjang-Pasarbaru, Alahanpanjang-Kiliranjao, jalan Kabupaten Pasaman-Riau, jalan Sungaipisang-Sungaipinang-Mand eh, jalan penguhubung Kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya dan jalan penghubung Pasaman dan Pasaman Barat.
"Jaringan jalan tersebut diprediksi dapat mengurai kemacetan di sejumlah titik," terang Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar Suprapto pada Padang Ekspres (Grup JPNN) kemarin.
Percepatan pembangunan jalan dan jembatan perlu dilakukan sehingga cepat berfungsi mengurangi kepadatan lalu lintas. Lebar jalan nasional dan provinsi belum sesuai standar nasional, sementara pertumbuhan kendaraan semakin tinggi sehingga menyebabkan kemacetan.
Di sisi lain, jalan alternatif rawan longsor. Karena itu, dibutuhkan pengembangan jaringan jalan baru. Jalan Sicincin-Malalak diharapkan dapat mengurai kemacetan di Sicincin- Padangpanjang dan Bukitinggi. Jalan Malalak-Balingka-Ngarai-Bukitt inggi merupakan kelanjutan Sicincin- Malalak.
Kemudian Duku-Sicincin (jalan baru) untuk mendukung pengembangan ibu kota Padangpariaman yang baru serta mengatasi kemacetan lalu lintas. Alahanpanjang-Pasar Baru untuk mengurangi beban arus lalu lintas Padang-Kabupaten Solok-Pesisir Selatan-Solok Selatan. Selanjutnya, Alahanpanjang-Kiliranjao untuk jalur alternatif ke Sijunjung dan Dharmasraya, sekaligus melanjutkan pembangunan jalan Alahanpanjang-Pasar Baru.
Jalan Pasaman-Riau (Jalan Rao–Rokan) sebagai jalur alternatif warga Pasaman ke Riau, tanpa perlu lagi lewat Bukittinggi.
Jalan Sungaipisang-Sungaipinang-Mand eh, Nipah-Teluk Bayur dan lingkar Bungus, untuk mengurangi beban arus lalu lintas Padang-Pesisir Selatan, jalan penguhubung Solok Selatan dan Dharmasraya dan jalan penghubung Pasaman-Pasaman Barat.
"Peningkatan kualitas jalan perlu dilakukan terutama mengantisipasi penurunan kualitas jalan akibat bencana alam (longsor, banjir, gempa bumi, red) dan kelebihan tonase kendaraan, dalam jangka panjang," ujarnya.
Suprapto memaparkan, masalah prasarana jalan dan jembatan di Sumbar antara lain seringnya bencana alam dan muatan kendaraan melebihi tonase. Sementara, anggaran pembangunan di sektor transportasi tak sebanding dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang tinggi.
Pembangunan jalan juga sering terkendala pembebasan lahan. Kemudian sistem penanganan jaringan jalan kabupaten, kota, provinsi dan nasional tidak terpadu karena adanya batasan kewenangan dalam penyelengaraan prasarana jalan, pembangunan utilitas (PDAM, PLN dan Telkom) di wilayah milik jalan. Tahun ini, anggaran pembangunan infrastruktur naik 2 kali lipat di Sumbar. Jika tahun lalu hanya Rp 1,4 triliun, tahun ini menjadi Rp 2,7 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Inforkom) Sumbar, Mudrika menuturkan, untuk mengurai kemacetan perlu pelebaran jalan karena kapasitasnya tak lagi memadai dengan pertumbuhan kendaraan. (ayu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batavia Air dari Pekanbaru juga Tertunda
Redaktur : Tim Redaksi