jpnn.com - JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak terima pemerintah disalahkan atas kecelakaan yang terjadi karena jalan yang rusak. Apalagi, jika hal tersebut sampai dibawa ke ranah hukum.
Pria yang akrab disapa Ahok ini menegaskan, tidak adil jika hanya pemerintah yang dituntut gara-gara jalan rusak. Pasalnya, menurut Ahok, warga turut andil dalam menyebabkan kerusakan jalan.
BACA JUGA: Jokowi Akui Kualitas Jalan Ibukota Buruk
"Kalau Anda mau terapkan hukum, Anda boleh tuntut pemerintah. Tapi kita juga bisa menuntut rakyat dong. Tapi faktanya kita tidak pernah bisa tuntut," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/1).
Ahok menjelaskan, kerusakan jalan yang terjadi saat ini disebabkan oleh banjir yang menggenangi ibu kota selama beberapa minggu terakhir. Sementara, salah satu penyebab banjir adalah beralih fungsinya bantaran sungai dan waduk menjadi pemukiman liar.
BACA JUGA: Janjikan Jarak Waktu Kedatangan Transjakarta Kian Singkat
Ditegaskannya, para penghuni liar itu seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban.
"Hukum tidak memihak loh. Jangan karena miskin, rakyat boleh di atas hukum, enggak ada ceritanya," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
BACA JUGA: Jokowi Janji Bangun Sembilan Waduk Tahun ini
Lebih lanjut Ahok mengatakan, untuk membuat jalan yang mampu bertahan dari genangan banjir harus menggunakan bahan beton. Namun masalahnya, membangun jalan dengan beton membutuhkan waktu yang terlalu lama.
Karena itu, Ahok berkesimpulan, sebenarnya solusi terbaik adalah mencegah terjadinya genangan di jalan.
"Kalau kita pakai beton selesai dicor itu saja, bukan konstruksi loh, itu sudah dua minggu. Kalau usaha cepat itu ya kita hotmix, dan pompa semua supaya enggak banjir juga," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerugian Warga Capai Rp 17,2 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi