JAKARTA - Tarik menarik pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu belum menemukan titik temu. Empat masalah krusial masih alot dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu.
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Kacung Marijan mengatakan, jika ingin cepat membangun pemerintahan yang efektif dan efisien, menuju stabilitas, sistem plurality atau sistem distrik merupakan pilihan yang cocok.
"Tapi, sistem ini dikritik, karena dinilai mengabaikan tingkat keterwakilan. Untuk itu, pilihan yang dipakai adalah sistem proposional yang dimodifikasi, yaitu sistem terbuka," kata Kacung.
Namun, kata Kacung, sistem proposional terbuka ini juga dikritik, karena dianggap lebih rumit. "Meningkatkan persaingan internal partai dan biaya calon yang lebih besar," ujarnya.
Untuk persoalan ambang batas, kata Kacung, semakin tinggi threshold maka semakin sedikit jumlah partai di parlemen. "Demikian juga sebaliknya. Jalan tengahlah yang perlu diambil. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil," imbuhnya.
Menurut Kacung, besaran kursi di dalam Dapil (daerah pemilihan) akan berpengaruh ketika besaran dapilnya terlalu sedikit. Lebih memungkinkan partai-partai besar untuk memperoleh kursi.
"Demikian juga sebaliknya. Bentuk kompromi yang paling ideal, besaran threshold tidak terlalu besar. Misal 3 persen, tetapi besaran kursi di dapil dikurangi menjadi sekitar 5 kursi maksimal," bebernya. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Minta Demokrat Kian Solid
Redaktur : Tim Redaksi