‘’Bila semua ingin menjadi PNS, maka siapa mau yang mau jual sayur. Ini tidak bisa. Jangan semua mengharapkan menjadi pegawai negeri sipil,’’ ujar Indow pada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Sekretariat Pemekaran Pegunungan Arfak di Jalan Rendani.
Anggota DPRD Manokwari ini menyadari bahwa banyak pemuda yang bercita-cita menjadi PNS. Dan pemekaran dua kabupaten baru, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak membuka kesempatan bagi putra-putri kedua daerah tersebut mengabdikan diri sebagai PNS. Namun demikian dengan formasi yang terbatas, tak semua lulusan sarjana atau SMA/SMK terserap menjadi abdi negara.
Ia juga mengakui, penerimaan CPNS pada dua daerah otonom baru nantinya berpotensi menimbulkan keributan seperti yang terjadi selama ini. Sehingga, jauh hari sebelumnya, Daud meminta agar tak ada palang-memalang kantor bila tak diterima pada seleksi CPNS.
‘’Penerimaan pegawai ini yang sering membuat kantor bupati hancur. Saya minta di Pegunungan Arfak nanti jangan sampai terjadi seperti ini. Tidak bisa semua menjadi pegawai negeri. Jadi, harus bisa mengalihkan agar bisa menekuni profesi lain. Pegawai negeri itu terbatas. Ini persoalan yang harus kita paham sama-sama. Tidak bisa semua pakai pakaian dinas,’’ imbuhnya.
Politisi Partai Barnas (Barisan Nasional) ini mengingatkan para PNS maupun pejabat yang bertugas di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak agar betul-betul bekerja demi kepentingan rakyat banyak. ‘’Kita berbicara atas kebutuhan rakyat. Maka saya mau sampaikan siapapun yang bertugas di sana (Pegunungan Arfak) bukan bawa kesombongan diri dan jabatan. Siapa yang mengabdi di pemekaran, itu betul-betul mengabdi dan pimpin rakyat,’’ tegasnya.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Anggap Bone Selatan Layak Jadi Kabupaten
Redaktur : Tim Redaksi